BANDAR LAMPUNG (HS) –– Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat sektor pertanian berbasis kerakyatan melalui program optimalisasi penggunaan Pupuk Hayati Cair (PHC) guna mendongkrak produktivitas komoditas unggulan daerah sekaligus mewujudkan swasembada pangan nasional.
Langkah strategis ini diselaraskan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pertanian melalui bimbingan teknis yang masif bagi para pendamping dan penyuluh di lapangan.
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan bahwa keberhasilan program sektor pertanian di tingkat tapak sangat bergantung pada dedikasi dan kesamaan visi para penyuluh pertanian. Menurutnya, sektor pertanian merupakan fondasi utama perekonomian Lampung yang menopang hajat hidup sebagian besar masyarakat.
“Program ini sangat penting, tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana mentransfer nilai dari program Pupuk Hayati Cair ini kepada rekan-rekan pendamping dan penyuluh. Program ini tidak akan berjalan sukses tanpa ada dukungan penuh dari teman-teman di lapangan yang bersentuhan langsung dengan aktivitas masyarakat petani,” ujar Gubernur Rahmat Mirzani Djausal saat memberikan arahan pada Bimbingan Teknis Kegiatan PHC di Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Lampung, Selasa (07/07/2026).
Gubernur memaparkan, struktur ekonomi Provinsi Lampung didominasi oleh sektor primer pertanian, perkebunan, dan kehutanan yang menyumbang sekitar 30 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dari luas lahan produktif, terdapat tiga komoditas utama yang menjadi tulang punggung hajat hidup sekitar 5 juta masyarakat Lampung, yakni ubi kayu (singkong), padi, dan jagung.
“Ketika harga ketiga komoditas ini baik, maka perekonomian Lampung akan tumbuh luar biasa. Sebaliknya, jika petani rugi, dampak psikologis dan ekonominya akan langsung dirasakan oleh setengah dari total populasi Lampung. Oleh karena itu, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sistem ekonomi dikembalikan sesuai amanah Pasal 33 UUD 1945, di mana pertumbuhan harus dimulai dari bawah yakni para petani kita agar mereka bisa untung dan berdaya saing,” tambah Gubernur.
Gubernur juga menjelaskan bahwa melalui efisiensi input produksi seperti pemanfaatan PHC, struktur biaya usaha tani dapat ditekan.
“Target kita ke depan adalah seluruh petani teredukasi dalam pemakaian bahan organik cair secara mandiri. Mereka bisa membuat sendiri, menggunakan sendiri, dan menikmati nilai tambah keuntungannya secara langsung demi kemakmuran daerah,” jelasnya.
Usai memberikan pengarahan, Gubernur Lampung didampingi jajaran terkait melakukan peninjauan langsung terhadap praktik pembuatan Pupuk Hayati Cair (PHC) bersama para peserta.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (KPTPH) Provinsi Lampung, Elvira Umihanni melaporkan terkait pelaksanaan dan urgensi kegiatan bimtek ini. Dinas KPTPH terus berkomitmen mempercepat implementasi program-program inovasi pertanian guna mengamankan target produksi daerah dan memperkuat kesejahteraan petani di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.
Sementara itu, Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian BPSDMP Kementerian Pertanian RI, Eko Nugroho, yang hadir dalam acara tersebut memberikan apresiasi terhadap komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam bersinergi membangun ketahanan pangan nasional. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi yang kuat antara penyuluh pertanian dengan instansi sektoral di daerah.
“Kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas ruang sinergi yang diberikan. Bicara terkait pangan, ini menjadi program prioritas utama dari Presiden Prabowo Subianto. Ada empat fokus utama nasional yang saat ini kita kejar bersama, yaitu swasembada pangan khususnya beras, penyediaan pangan bergizi untuk mendukung program nasional, pemenuhan kebutuhan energi terbarukan berbasis komoditas pertanian, serta pengelolaan air,” ungkap Eko Nugroho.
Eko menambahkan, Kementerian Pertanian terus meluncurkan berbagai terobosan kebijakan operasional guna mendukung semangat para petani di daerah. Beberapa langkah strategis tersebut di antaranya adalah penurunan harga pupuk hingga 20 persen, pemangkasan 145 regulasi pupuk yang rumit untuk mempermudah akses subsidi bagi petani, serta penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) sebesar Rp6.500 yang dikawal bersama Perum Bulog melalui optimalisasi tim jemput tangan di lapangan.
Kegiatan bimbingan teknis ini dihadiri oleh ratusan penyuluh pertanian dari berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Lampung, baik yang mengikuti secara luring di Aula Bapelkes maupun secara daring melalui platform telekonferensi.
Kegiatan ini diharapkan mampu melahirkan para agen perubahan yang siap mendampingi petani Lampung menuju kemandirian pertanian berbasis organik yang berkelanjutan. (PemprovLampung)
