Wakil Ketua DPRD Lampura: Jangan Provokasi Warga dan Sudutkan Pemprov

Bagikan
  • 62
  •  
  •  
  •  
  •  

Kotabumi (HS) -‎ Terkait berbagai persoalan keuangan yang terjadi di Lampung Utara, Wakil Ketua II DPRD Lampung Utara (Lampura), M. Yusrizal, Angkat bicara dan meminta kepada sejumlah pihak untuk berhenti menyudutkan Pemerintah Provinsi Lampung. Kamis, (21/12/17).

“Saya minta stop mengkambinghitamkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terkait persoalan keuangan yang terjadi di Lampura,” kata Yusrizal, di gedung DPRD.

Persoalan keuangan yang sedang dialami oleh Kabupaten Lampura, menurut M. Yusrizal bukan disebabkan oleh Dana Bagi Hasil (DBH) seperti yang digembar-gemborkan oleh sejumlah pejabat Pemkab termasuk Bupati Agung Ilmu Mangkunegara, persoalan ini diperkirakannya akibat kekurang piawaian Bupati Agung dalam mengelola keuangan daerah.
“Karena Gubernur Lampung adalah Ketua Partai Demokrat, sebagai kader saya harus meluruskan persoalan ini. Persoalan DBH bukanlah biang keladi dari persoalan keuangan di Lampura,” tegasnya.

Sebab, besaran anggaran yang dibutuhkan untuk mengatasi kekurangan anggaran di Lampura mencapai sekitar Rp200 Miliar. Sementara DBH Lampura yang masih tersisa dan belum dikucurkan oleh Pemprov hanya sekitar Rp24,9 Miliar. Dengan perbandingan tersebut maka berbagai pernyataan yang mengkambing hitamkan Pemprov Lampung terkait krisis anggaran di Lampura jelas sangat mengada – ada.

“Sisa DBH kita yang belum dikucurkan oleh Pemprov Lampung hanya sekitar Rp24,9 Miliar dan bukan Rp65 Miliar. Jadi, jelas kalaupun seluruh DBH itu dikucurkan tak akan mampu menutupi kekurangan anggaran Lampura yang mencapai Rp200 Miliar,” papar dia sembari memperlihatkan data seputar DBH yang dimilikinya.

‎M. Yusrizal berharap, apa yang disampaikannya tersebut mampu membuka mata semua pihak sehingga tak ada lagi pernyataan – pernyataan yang menyudutkan Pemprov Lampung dan dapat segera mencarikan solusi terbaik terkait persoalan keuangan di Lampura.

“Semoga informasi yang saya sampaikan ini mampu membuat kita semua mengetahui apa sebenarnya yang terjadi di balik persoalan keuangan di Lampura. Jangan lagi menyalahkan Pemprov, apalagi memprovokasi warga untuk berdemo,” Terangnya. (efri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

https://www.hariansumatera.com