Realisasi PBB-P2 Kabupaten Tanggamus Baru Capai 65%

Bagikan
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tanggamus (HS) Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Tanggamus mengaku realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Pedesaan (PBB-P2) teralisasi 65,17 persen sampai waktu jatuh tempo 30 September 2018.

Menurut Kepala Bappenda Tanggamus Suhartono, rendahnya realisasi PBB-P2 lantaran baru enamĀ  dari 20 kecamatan yang lunas penarikan pajaknya. Keenamnya yakni Kecamatan Cukuh Balak, Sumber Rejo, Ulu Belu, Pematang Sawa, Limau, Bulok, Air Naningan.

“Sampai waktu jatuh tempo baru enam kecamatan yang lunas pajaknya, lainnya belum. Untuk pelunasan memang sejak awal sudah tinggi penarikannya, dan sebelum jatuh tempo sudah lunas,” ujar Suhartono, Kamis (4/10/2018).

Untuk selanjutnya Bappenda Tanggamus akan adakan monitoring dan evaluasi ke kecamatan sekalian menagih PBB. Dari kegiatan itu akan diketahui apa penyebab masih rendahnya pelunasan meski sudah jatuh tempo. Sebab tahun ini persentase capaian PBB termasuk rendah dibanding tahun lalu.

“Kalau biasanya Kecamatan Wonosobo, Semaka sudah tinggi pelunasannya tapi tahun ini belum. Jadi untuk tahu masalahnya kami akan monitoring sekaligus menagih pelunasan ke kecamatan-kecamatan,” ujar Suhartono.

Kemudian sampai waktu jatuh tempo per 30 September 2018, kecamatan yang masih rendah pelunasan pajaknya yakni Kec. Kota Agung Timur dengan capaian 12,28 persen yang riilnya terealisasi Rp 5,4 juta lebih dari target Rp 44,1 juta lebih.

Lalu Kec. Kelumbayan Barat persentasenya 13,85 persen, riilnya baru didapat Rp 365 ribu lebih dari Rp 2,6 juta lebih. Dan Kec. Pugung yang tercapai Rp 30,61 persen, riilnya Rp 60,3 juta dari target Rp 197,2 juta lebih.

Pada tahun ini Bappenda menargetkan pendapatan asli daerah (PAD) asli dari PBB sebesar Rp 1,266 miliar, dan sampai jatuh tempo terealisasi totalnya Rp 825,358 juta, atau masih kurang Rp 441,111 juta.

Capaian PBB-P2 Tanggamus semestinya bisa tercapai 100 persen saat jatuh tempo. Sebab nilai pajak di Tanggamus sangat rendah di Lampung, yakni nilai terendah Rp 2.000 per bidang tanah setara luas satu lokasi hunian.

Bappenda Tanggamus menegaskan dengan waktu jatuh tempo yang sudah lewat maka dikenakan sangsi tambahan denda dua persen dari nilai pajak. Dan itu akan ditambah terus setiap bulan keterlambatan. Sekarang pun semua tunggakan sudah ditambahkan dua persen.

“Semakin lama keterlambatan maka tambahan denda akan terus mengikuti, dua persen tiap bulan dari nilai pajaknya,” terang Suhartono. (Sis)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

https://www.hariansumatera.com