Oknum Sekretariat DPRD Lampung Utara Diduga Mainkan Markup Anggaran

Bagikan
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kotabumi (HS) — Diduga kuat ada penggelembungan (Mark-Up) anggaran belanja dan kegiatan sekretariat DPRD Lampung Utara, khususnya pada biaya perjalanan dinas, sewa sound sistem dan belanja makan minum snack.tahun anggaran 2021. Rabu (23/06/21).

Menurut narasumber yang enggan namanya dipublikasi mengatakan, dugaan mark-up ini sangat besar kemungkinan salah satu modus oknum pejabat di sekretariatan DPRD Lampura untuk bisa korupsi anggaran sebesar mungkin guna memperkaya diri.

Hal ini sangat nampak dari beberapa rincian dana kegiatan dan belanja barang khususnya anggaran sewa sound sistem dan belanja makan minum (Snack) yang nilainya begitu fantastis.

Diantaranya, Belanja sewa alat musik atau sound sistem Lima Ratus juta Rupiah lebih, Belanja makan minum rapat atau kegiatan spesifikasi Snack Satu Miilyar Rupiah lebiih, itu baru dua item masih ada beberapa item lainnya yang nilainya sangat fantastis.

“Hitung saja untuk item Snack, dalam satu tahun berapa kali rapat, berapa hari masa kerja, artiannya itu Snack dihitung rapat tiap hari, rajin juga rapat, rajin juga masuk kerja seminggu full 5; hari kerja, sedangkan kita sama sama lihat bagaimana keadaan kantor lembaga itu, paling hanya para honorer yang terlihat masuk,” beber sumber kepada team investigasi media hariansumatera.com dan rekan rekan media lainnya.dikediamannya Senin. (14/06/21) lalu.

Lebih lanjut menurut sumber, sama halanya dengan perjalanan dinas, biasanya modus mark-up anggaran ini mulai dari harga tiket perjalanan dinas digelembungkan.

“Modusnya sepeti menginap di hotel yang berbeda dari SPJ (surat pertanggungjawaban). Misalnya di SPJ disebutkan menginap di hotel A, tetapi kenyataannya di hotel lain, atau ada orang yang menginap di hotel sesuai SPJ, tapi lebih banyak yang menginap di hotel lain yang harganya lebih murah,” ucapnya.

Yang lebih mengherankan terang sumber, terkait sewa alat sound sistem.,”itu sewa sound sampai menelan setengah milyar lebih, acara apa saja, oke kita hitung reses tapi setiap reses dana peruntukan untuk makan dan sewa sound sudah satu kesatuan biayanya yang telah di sepakati, jadi artinya itu sewa sound buat acara apa, mungkin sewa sound ibukota sekelas Sonata group kali ya,” Kelakarnya.

Masih menurut sumber dikatakannya, diharapkan kepada aparat penegak hukum setempat agar segera menyelidiki informasi dugaan mark-up anggaran tersebut Karena sangat dikhawatirkan jika dibiarkan terus menerus hal ini dapat merugikan keuangan Negara.

Dan jika nantinya hasil penyelidikan dugaan ini benar, pihaknya mengharapkan kepada aparat penegak hukum dapat memproses oknum pejabat tersebut sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, yang berbunyi Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyebutkan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah.

Sedangkan, Pasal 3 menyebutkan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar, urainya.

sebelumnya sekwan Salahuddin, ketika di konfirmasi di ruang kerja nya mengatakan bahwa akan mengkoordinasikan ke Kabag risalah Hidayat.
“Nanti akan saya koordinasi kan sama Kabag risalah, sebenarnya siapa yang membuat ini, karena saya pun tidak tau hal ini” ujarnya.(Efri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

https://www.hariansumatera.com