Titik Terang Pemberhentian 13 Aparatur Desa Kertasana, Kades Angkat Bicara

Bagikan
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kedondong (HS) – Kelanjutan pemberhentian 13 aparat Desa Kertasana, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, menemui titik terang. Ini setelah Irhamsyah, Kepala Desa Kertasana, menjelaskan duduk persoalan tersebut.

Menurut dia, tidak ada kesewenang-wenangan saat memberhentikan 13 bawahannya. Malah sebaliknya, pemberhentian itu berdasarkan prinsip-prinsip kedisiplinan dalam tata pemerintahan.

“Saya cukup kaget dengan pemberitaan itu. Padahal kronologisnya tidak seperti itu,” kata dia, Jumat pekan lalu.

Irhamsyah menguraikan, pengambilan kebijakan pemberhentian dilandasi karena faktor kedisiplinan aparat. “Mereka jarang masuk kantor. Hitung punya hitung, dalam sebulan hanya tiga atau empat kali masuk kantor. itu berlangsung dua bulan lamanya, dari Januari sampai Februari,” ujar Irhamsyah.

Sang Kades pun mengambil sikap tegas. Dia mengundang seluruh aparatur dan staf berikut BPD. “Saya undang ke balai desa untuk Musdes (musyawarah desa). Tak lupa tembusan ke kecamatan untuk mengklarifikasi, Namun, mereka mangkir dari undangan,” ujar dia lagi.

Meski begitu, Irhamsyah tetap mengambil kebijakan sesuai jalur. Dia sempat mengutus M. Yazid, Kasi Kesra, agar menjemput aparat yang mangkir. “Tujuannya agar permasalahan bisa kita diselesaikan dengan musyawarah. Tetapi, mereka tetap tidak mau hadir,” katanya.

Barulah, keesokan harinya, Kades menugaskan M. Yazid membawa surat pengunduran diri sekaligus memberikan uang kebijakan Siltap kepada para aparatur yang mangkir tersebut. “Perintah saya jelas, jangan paksa mereka untuk mundur. Namun mereka dengan tanpa paksaan menandatangani surat tersebut dan menerima dana siltap,” kata dia.

Pernyataan Kades dibenarkan M. Yazid. Menurut Yazid, apa yang dilakukan Kades sudah sesuai Permendagri No. 67. Tahun 2017.

Dia mengatakan Irhamsyah yang baru menjabat 6 bulan berjalan mengedepankan aparatur lebih menghargai waktu kerja melayani rakyat, dan melaksanakan prosedur dan mekanisme kepemerintahan dengan adil.

“Kami diminta membina tali silaturahmi langsung dengan warga, dan fokus kepada warga tidak mampu untuk dibantu segera,” ujar M. Yazid.

Benarkah penjelasan sang kades? Salah satu dari 13 aparat yang diberhentikan mengakui tentang ketidakhadiran selama 2 bulan. Dia juga membenarkan telah menerima keputusan tersebut. “Mayoritas kawan-kawan sudah menerima keputusan ini,” katanya.

Bahkan, dia juga menyesalkan sikap beberapa rekannya yang membawa persoalan ini ke ranah terbuka. Menurutnya, ada organisasi lembaga swadaya masyarakat yang memanfaatkan situasi ini dan mendorong para aparat melawan keputusan yang sudah diterima. (eka)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

https://www.hariansumatera.com