Rakernas Kepala Bappeda Se-Indonesia ke-IV Tahun 2018

Bagikan
  • 15
  •  
  •  
  •  
  •  

 l

Pangkal Pinang, Babel (HS), – Bertempat di Audotarium Hotel Novotel Pangkal Pinang, Kementerian Dalam Negeri Bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional Kepala Bappeda Se Indonesia ke IV Tahun 2018 dengan Tema ” Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Maju, Merata dan Berkeadilan melalui Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas dan Implementatif” dari Tanggal 4 s.d 6 September 2018, Rabu ( 5/9/2018 ).

Rakornas di hadiri Wakil Gubernur Bangka Belitung Hi. Abdul Fatah mewakili Gubernur, Forkopimda Bangka Belitung, Pejabat eselon 1 dan 2 Kemendagri, Ka Bappeda Provinsi, Kabupaten/kota, Direktur Pencegahan KPK, Pejabat Kemenpan RB, Pejabat OPD Bangka Belitung.

Laporan oleh ketua Pelaksana oleh Direktur Perencanaan Pembangunan Daerah Bp. Budiono,”Rakornas Kepala Bappeda tahun 2018 ini dilaksanakan untuk ke 4 kalinya dalam rangka Penguatan Lembaga Bappeda sebagai koordinator dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah,” ujar Budiono



 

Sambutan Selamat Datang oleh Gubernur Bangka Belitung disampaikan Wakil Gubernur Hi. Abdul Fatah,” Terima kasih kepada Bapak Menteri Dalam Negeri atas dipilihkan Provinsi Bangka Belitung Negeri Serumpun Sebalai sebagai tempat Rakornas ke IV Kepala Bappeda Se Indonesia, semoga kegiatan ini dapat berjalan lancar sampai besok dan dapat mempererat Silaturahmi antar Bappeda Se Indonesia dan Kementerian Pusat,” ujar Hi. Abdul Fatah.

Sambutan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sampaikan Plt. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Diah Indrajati, M.Sc,” Pertama tama kami menyampaikan permohonan maaf Bapak Mendagri yang tidak dapat hadir karena di hari ini juga ada pelantikan 9 Gubernur Hasil Pilkada Serentak 2018 oleh Bapak Presiden di Istana Negara,” ujar Diah Indrajati.

“Kepala Daerah hasil Pilkada Serentak 171 Daerah, RPJMD wajib sudah harus disahkan paling lambat 6 bulan sejak pelantikan, apabila terlambat akan ada sanski Administratif hak hak keuangan Kepala Daerah tidak dibayarkan selama 3 bulan,” kata Dirjen Bangda.

“Kualitas Dokumen Perencanaan yang baik oleh Daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat maka pembangunan yang maju dan berkeadilan dapat di wujudkan,” kata Diah Indrajati.

Kepala Bappeda Mesuji Sukarman mewakili kaban Bappeda Se Provinsi Lampung berharap Pemerintah Pusat Kemendagri dapat terus menfasilitasi Perencanaan Pembangunan agar Sinergitas antara Pusat dan Daerah dapat menjadi lebih baik. (Meg)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

https://www.hariansumatera.com