Pro Kontra Calon Sekdakab Lampura, Nama Lekok Dinilai Belum Tepat

Bagikan
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Fungsionaris Partai Nasdem Lampung Utara Hadi Kesuma

Kotabumi (HS) – Pro kontra atas munculnya nama Lekok salah seorang pejabat di kabupaten Tulangbawang Barat, sebagai salah satu bakal calon Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Lampung Utara. dinilai masyarakat belum saatnya dan tidak tepat untuk dapat menduduki jabatan tertinggi di birokrasi kabupaten setempat.

“Potensi masyarakat Lampung Utara yang menduduki posisi jabatan tersebut begitu banyak. Tak harus ada pejabat dari luar kabupaten lain untuk menduduki jabatan strategis itu,” ujar fungsionaris Partai Nasdem Lampung Utara Hadi Kesuma, Kamis (26/3/20).

Menurut Hadi, di Kabupaten Lampung Utara masih banyak potensi pejabat yang sudah layak untuk menduduki jabatan Sekdakab tersebut. Selaku masyarakat berhak untuk memberikan masukan kepada Pelaksana Tugas Bupati Budi Utomo untuk mempertimbangkan pejabat yang layak untuk menduduki kursi sekdakab tersebut.

“PLT Bupati harus bersikap objektif dengan memperhatikan potensi pejabat lokal Lampung Utara. Jangan mengambil keputusan yang dikemudian hari berpotensi memecah belah masyarakat,” terangnya.

Lampung Utara kata Hadi, butuh pejabat yang sudah memahami dan mengerti seluk beluk Lampung Utara.

“Pejabat yang dipilih harus benar-benar ingin mendukung program pemerintah dan pembangunan, serta turut serta menjaga keseimbangan dan situasi kondusif di Lampung Utara,” kata dia.

Sementara Abdul Hak warga masyarakat Desa Blambangan Kecamatan Abung Selatan mengatakan, jika memang ada potensi pejabat Lampung Utara yang sudah layak dan pantas, PLT Bupati harus memperhatikan potensi yang ada.

“Penetapan Sekdakab Lampung Utara harus memperhatikan aspirasi masyarakat dan mempertimbangkan potensi para pejabat setempat. Jangan salah mengambil langkah yang kemudian hari akan menimbulkan potensi kegaduhan baru,” sarannya Abdul Hak.

Selaku calon Bupati definitif, PLT Bupati lanjut dia, harus bijak dan jangan salah menentukan kebijakan. Karena kata dia, Lampung Utara selama ini biasa mengekspor pejabat bukan mengimpor pejabat. Sebagai contoh adalah sekdakab Lamtim dan mantan PLT Sekdaprov Lampung.

“Jika salah dalam melangkah, maka berpotensi menimbulkan persoalan baru, dan Lampura akan sulit untuk kondusif dan persatuan masyarakat akan terkotak-kotak,” pungkasnya. (*/ef).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

https://www.hariansumatera.com