Polemik Tambang Batu Desa Skipi Lampung Utara

Bagikan
  • 114
  •  
  •  
  •  
  •  

Kotabumi (HS) – Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan suatu kebijakan yang bersifat absolut (mutlak) terhadap pengusaha pertambangan minerba (mineral dan batubara).

Hal itu terkait erat dengan indikasi kuat adanya penyimpangan Analisis Masalah Dampak Lingkungan (AMDAL) penambangan batu milik pengusaha berinisial DI yang melakukan eksplorasi penambangan di Desa Skipi Kecamatan Abung Tinggi Lampung Utara yang berdekatan dengan areal cagar budaya Makam Minak Trio Deso.

Diberitakan sebelumnya, operator alat berat diduga dengan sengaja dan tanpa pengawasan melakukan penimbunan badan Sungai Abung dengan sisa tanah galian tambang batu milik pengusaha DI. Dikhawatirkan, pekerjaan tersebut akan mengakibatkan penyempitan badan sungai dan pendangkalan.

Saat awak media melakukan pemantauan, beberapa waktu lalu, kondisi badan sungai mulai membelokkan arus Sungai Abung ke arah Makam Minak Trio Deso.

Meski demikian, Kasatreskrim Polrest Lampung Utara, AKP. Hi. Syahrial, mengatakan perusahaan tambang batu milik pengusaha DI dilengkapi dengan perizinan resmi.

“Perusahaan tambang batu milik DI itu legal. Ia mengantongi surat perijinan dari instansi terkait,” ujar AKP. Hi. Syahrial, saat dikonfirmasi awak media, Selasa, (14/11), di ruang kerjanya.

Terkait dengan adanya dugaan pelanggaran ijin AMDAL, Kasatreskrim Polrest Lampura menyatakan akan melakukan penyelidikan lebih lanjut.

“Secepatnya kita akan turun lapangan guna memantau operasional pertambangan dimaksud. Namun, jika nanti ditemukan fakta terkait dugaan pengrusakan lingkungan, dimungkinkan perusahaan tersebut akan terkena sanksi administratif,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Tatalingkungan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kab. Lampura, Dedi, mengatakan sampai saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman dan evaluasi dokumen reklamasi pertambangan batu milik pengusaha DI.

“BLH sampai saat ini masih dalam tahapan evaluasi dan pendalaman legalitas perusahaan. Terkait dengan izin perencanaan dan batasan wilayah, leading sector-nya ada di Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Bappeda Lampura,” paparnya, saat dikonfirmasi awak media, Selasa, (14/11), via hubungan komunikasi ponsel.

Lebih jauh dikatakan Kabid Tata Lingkungan BLH Lampura, Dedi, untuk batas wilayah pertambangan, perizinannya diatur oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung. “Kabupaten sifatnya hanya evaluasi ulang nilai pertambangannya,” urai Dedi seraya mengatakan hal tersebut diatur dalam Undang-Undang nomor 4 tahun 2009, tentang pertambangan mineral dan batubara yang mengatur izin usaha pertambangan dan eksplorasi.

Terkait dengan dugaan pengrusakan lingkungan yang dilakukan perusahaan batu milik pengusaha DI, Kabid Tata Lingkungan BLH Lampura mengatakan akan mendalami hal dimaksud.

“Peraturan yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) tertuang dengan jelas dalam UU nomor 32 tahun 2009. Dalam pasal 1 ayat (2) menyatakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian,” pungkas Dedi. (efri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

https://www.hariansumatera.com