Pemprov Lampung Tanda Tangani MOU E-Planning dan E-Budgeting Dengan Kabupaten/Kota

Bagikan
  • 83
  •  
  •  
  •  
  •  

Bandar Lampung ( HS ), – Bertempat di Ruang Pusiban Pemerintah Provinsi Lampung dilakukan penandatanganan MOU e planning dan e budgeting antara Seketaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni A Hadis dengan 15 Seketaris Daerah Kabupaten/kota se Provinsi Lampung, disaksikan langsung oleh Adlinsyah Nasution Koorsubgas II wilayah Sumatra Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ), Selasa ( 17/7/2018 ).

Sambutan ketua panitia pelaksana oleh Kepala Badan Keuangan Provinsi Lampung Minhairin, ” Kami laporkan MOU ini merupakan tindaklanjut Deputi Pencegahan KPK dan MOU Provinsi Lampung dengan Pemrov. Sumatra Utara dan dihadiri oleh 150 orang ka. OPD Provinsi dan Kabupaten/kota.

Sambutan Gubernur Lampung diwakili Pj. Sekda Provinsi Lampung Hamartoni A Hadis, MOU e planning dan e budgeting Pemrov. Lampung dengan Kabupaten/kota dihadiri oleh Ketua DPRD kab/kota, Ka. Bappeda, BPKAD, Inspektur dan Bappenda.

Ada 11 rencana aksi yang harus dilaksanakan oleh Pemprov. Lampung, 6 titik rawan korupsi salah satunya bidang penganggaran perencanaan, ujar Hamartoni.

Kami berharap MOU antara Pemprov. Lampung dengan Kabupaten/kota benar benar dilaksanakan dan lampung sebagai Provinsi pertama se Indonesia yang melaksanakan MOU dengan Kabupaten/kota nya, efisien, efektif dan transparan dalam aplikasi e planning dan e budgeting, tahun 2019 Pemrov. Lampung diap sudah akan menggunakan e planning dan e budgeting secara terintegrasi,” papar Hamartoni A. Hadis.

Sambutan Deputi Pencegahan Korupsi ( KPK ) di sampaikan oleh Adlinsyah Nasution atau akrab dipanggil Coki,” Terima kasih kepada Pemprov. Lampung yang sudah melaksanakan MOU dengan kabupaten/kota se Provinsi Lampung dan merupakan Provinsi Pertama di Indonesia yang melaksanakan MOU dengan kabupaten/kota, terima kasih kepada pak Rio dari Pemprov. Sumatra Utara yang telah membantu Pemprov. Lampung sehingga e planning dan e budgeting yang sudah terintegrasi,” papar Adlinsyah Nasution.

Ada hal hal tertentu menjadi perhatian KPK yaitu Gratifikasi, ” Adakah kabupaten/kota yang mempunyai Perkara Gratifikasi, ASN yang terkait Pidana untuk segera diberhentikan pembayaran gajinya jangan sampai terjadi TPTG dan pidana,” ujar Adlinsyah Nasution.

Khusus Pemda Kota Bandar Lampung agar pajak restoran dan hotel menjadi perhatian serius untuk pemda kota Bandar Lampung agar target PAD meningkat, ujar Adlinsyah Nasution

Optimalisasi penerimaan pendapatan daerah yang akan saya jalankan, pungkas Adlinsyah Nasution.( Meg)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

https://www.hariansumatera.com