Pemda Lampung Utara Bahas Upaya Memandirikan PD Lampura Niaga

Bagikan
  • 136
  •  
  •  
  •  
  •  

Kotabumi (HS) — Pemerintah Daerah Lampung Utara, melakukan rapat internal dengan melibatkan dewan pengawas perusahaan, dalam rapat pembahasan memandirikan Perusahaan Daerah (PD) di Kabupaten Lampung Utara, khususnya Lampura Niaga dalam produksi Air Minum Dalam Kemasan(AMDK) Payan Mas.Selasa,(11/4/17).

Rapat yang dipimpin wabup Hi. Sri Widodo, dan dilanjutkan Asisten II Pemkab Lampura Hi. Fahrizal Ismail itu, membahas upaya untuk memandirikan perusahaan tersebut sehingga mampu membayar gaji karyawannya secara mandiri.”Bahwa kita berharap setiap perusahaan daerah diharapkan dapat menghasilkan PAD (Pendapatan Asli Daerah),”ujar Fahrizal, saat dikonfirmasi Via Telepon.

Sebagai perusahaan daerah yang berkembang tentunya memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga(AD/ART) yang memiliki tanggungjawab untuk dapat berkembang dan mandiri, sehingga tidak mengalami defisit anggaran setiap tahunnya.”Untuk membangun kemandirian inilah salah satunya diperlukan rapat. Jika memang diperlukan dana penyerataan itu, diharapkan dapat benar-benar membuat perusahaan daerah itu sehat,”jelasnya.
Fahrizal mengatakan, jika semua perusahaan daerah tentunya diuadit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan(BPK) khususnya tentang protap operasional prosedur, dan jika diperlukan akan dievaluasi terlebih dahulu keberadaan pegawai di suatu perusahaan daerah.”Jika memang terlalu banyak untuk operasionalnya dan tidak menguntungkan, mungkin bisa dilakukan rasionalisasi dan pengurangan karyawan, untuk menyehatkan BUMD dan mandiri,”lanjutnya.
Dia mencontohkan keberadaan Bank Syariah Mandiri(BSM) Kotabumi yang mampu melaju pesat dan telah menghadilkan PAD bagi daerah hingga angka Rp 500 juta.”Karenanya kita berharap perusahaan daerah yang diberikan dana penyertaan dapat sehat,”imbuhnya.
Fahrizal mengatakan, jika rapat yang digelar pihaknya adalah rapat internal pemerintah daerah, dan ke depan pihaknya akan mengundang pihak Lampura Niaga untuk duduk satu meja, dalam rangka merumuskan formulasi dalam rangka penyehatan unit usaha yang ada.”Sehingga perusahaan ini dapat lebih maju dan berkembang. Kemudian pemerintah daerah tidak perlu menyertakan modal setiap tahun-nya karena sudah menjadi perusahaan yang hebat,” imbuhnya.
Jangan sampai, lanjut Fahrizal, setiap ada penyertaan modal habis untuk membayar gaji karyawan.”Itu yang tidak boleh. Jadi kalau ada penyerataan modal harus menambah aset dan menyehatkan perusahaan,”pungkasnya.
Sementara Direktur Utama(Dirut) Lampura Niaga Suheri S.IP., menyatakan pihaknya akan memaksimalkan peran serta pemasaran khususnya pada perusahaan AMDK Payan Mas. Terlebih AMDK Payan Mas sudah memiliki berstandar nasional indonesia(SNI) dan sudah bisa dijual secara bebas setelah terdaftar di BPOM(Badan Pengawasan Obat dan Makanan).”Kita akan optimalkan peran pemasaran, tidak hanya dijual untuk kalangan terbatas tapi akan dijual bebas di pasaran,”katanya.

Terkait dengan rencana akan duduk satu meja dengan dewan pengawas dari Pemkab Lampura, Suheri menegaskan, jika dirinya sudah menyiapkan bahan-bahan untuk dipresentasikan dan mengapa dana penyertaan masih diperlukan AMDK Payan Mas.”Kalau soal karyawan, kita sudah nyatakan bahwa karyawan tidak digaji lagi. Jika pun ada akan dialokasikan melalui hasil penjualan produk ke depan. Makanya kita akan optimalkan pemasaran produk.(*).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

https://www.hariansumatera.com