KOTABUMI (HS)– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan Sosialisasi di lingkungan Pemkab Lampung Utara, untuk Monitor dan Evaluasi (Monev) serta koordinasi supervisi rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegerasi, guna peningkatan delapan indikator yang menjadi program pemerintah, di ruang Aula Tapis Pemkab Lampura. Selasa (23/04/19) pagi.
Turut hadir Bupati Lampura, H. Agung Ilmu Mangkunegara, Wakil Bupati, H. Budi Utomo, Kapolres Lampura, AKBP Budiman Sulaksono, S.I.K. Kepala Kejaksaan Negeri Kotabumi, Yuliana Sagala.
Diketahui rombongan KPK saat itu ialah, Dian Patria, Udin Juharudin, Frismon Wongso, Diki Sulaiman, yang kemudian melakukan sosialisasi kepada para pejabat di dua kabupaten yaitu Lampung Utara dan Tulang Bawang Barat.
“Ini pencegahannya perlu peningkatan, karena Lampung Utara dan Tulang Bawang Barang dari 8 indikator tersebut masih dalam 4 besar dari bawah, jadi kita dorong terus.” jelas Dian Patria, tim Komisi Pemberantas Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), dikonfirmasi usai sosialisasi, di Pemkab Lampura, Selasa (23/04/2019).
Masih kata dia, hal itu juga untuk menyampaikan rencana aksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda), utamanya agar kedepan lebih baik dan tidak ada penyimpangan.
Kedelapan indikator yang dibahas ialah sistem Managemen Aparatur Sipil Negara (ASN), Dana Desa (DD), Pendapatan, Aset, Kapabilitas APIP, Perizinan, Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) serta Perencanaan dan penganggaran. Dari indikator ini, tingkat progres Lampung Utara masuk dalam urutan ke 16 di tahun 2018 tingkat Provinsi.
Dengan kunjungan monev itu, Pemkab diharapkan dapat melakukan integrasi data yang baik, sebagaimana dalam acuan KPK sebagai trigger mekanism melalui fungsi koordinasi dan supervisi.
“Mereka mendorong agar apa yang menjadi harapan KPK ini mendorong 8 indikator itu, saat ini Lampung masuk di urutan ke empat progres rencana aksi (renaksi) tingkat Provinsi.” jelas Kadis Kominfo, Sany Lumi dikonfirmasi di waktu berbeda. Serta katakan, “dari 8 indikator penilaian itu provinsi Lampung masuk urutan 4.” pungkasnya.
Dari pantauan rombongan KPK RI, secara bersama menggunakan kendaraan roda empat jenis Inova BE1473CK, yang akan berlanjut ke Kabupaten Way Kanan dan Lampung Barat.(ef).
