Korupsi, 4 Kepala Pekon di Tanggamus Diberhentikan

Bagikan
  • 483
  •  
  •  
  •  
  •  

Tanggamus (HS) – Pemerintah Kabupaten Tanggamus telah memberhentikan sementara empat kepala pekon karena berstatus tersangka dalam kasus gratifikasi/korupsi.

Menurut Kasubag Perangkat Pekon M. Yudhi, mewakili Kabag Tata Pemerintahan Robin Sadek, pemberhentian berdasarkan aturan pasal 42 Undang-undang no 6 tentang Desa, dan pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah no 5 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon.

“Berdasarkan aturan dan keputusan kepala daerah mereka sudah diberhentikan sementara sejak 25 September lalu setelah ada surat resmi penetapan tersangka dari Polres Tanggamus,” ujar Yudhi, Senin (23/10).

Keempat kepala pekon tersebut yakni, Mulyadi, sebelumnya Kakon Air Kubang, Kecamatan Air Naningan. Lalu Siti Fatmah sebelumnya Kakon Binjai Wangi, Kec Pugung, lantas Indrawan M Toha Kakon Banjar Agung Ilir, Kec Pugung, dan M Ali Sayid Kakon Tiuh Memon, Kec Pugung. Mereka terjerat dua kasus berbeda, Mulyadi kasus tersendiri, sedangkan Siti Fatmah, Indrawan M Toha, dan M Ali Sayid satu kasus.

Yudhi mengaku, setelah diberhentikan sementara, pemkab menginstruksikan ke camat menunjuk pelaksana tugas (plt) agar pelayanan di pekon tidak terhambat. Jabatan plt dijabat oleh para juru tulis di masing-masing pekon. Plt Kakon Air Kubang dijabat Dewan Rudihartono, Plt Kakon Binjai Wangi Zahrial, Plt Kakon Banjar Agung Ilir Ridwan Nawawi, Plt Kakon Tiuh Memon Dadang Supriyadi.

“Untuk mereka tugasnya sama dengan kepala pekon, maka mengurusi semuanya, dari mulai administrasi sampai keputusan, sama dengan kakon sebelumnya. Meskipun menjabat Plt namun insentifnya masih insentif juru tulis, bukan insentif kakon,” terang Yudhi.

Selanjutnya masa jabatan mereka sebagai plt kakon sampai adanya keputusan hukum tetap (inkrah) dari kakon yang digantikan. Jika sudah ada keputusan tetap barulah pekon setempat menggelar pemilihan kepala pekon untuk menentukan kepala pekon definitif yang baru. “Nanti kami tunggu surat inkrah dari pengadilan. Jika itu sudah kami terima baru bisa jadi dasar pemberhentian tetap,” ujar Yudhi.

Ia mengimbau seluruh kepala pekon agar jangan lakukan tindakan gratifikasi/korupsi dalam dana apapun atau kegiatan apa saja. Sebab sangsinya berat, yakni langsung diberhentikan. Hal itu sesuai UU no 6 tahun 2014 tentang Desa di pasal 42, berlanjut pasal 43. Pada pasal 42, menjelaskan, kepala desa diberhentikan sementara oleh bupati/walikota setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau perbuatan membahayakan negara.

Pasal 43, kepala desa diberhentikan tetap oleh bupati/walikota setelah dinyatakan terpidana berdasarkan keputusan pengadilan. “Sesuai kedua pasal itu jabatan kakon nanti langsung diberhentikan tanpa lihat ancaman hukuman, ini pasal khusus dan kaitannya dengan tindak korupsi, atau tindak yang membahayakan negara. Selain kasus itu tidak dikenakan pasal khusus ini,” terang Yudhi.

Sebelumnya Kakon Air Kubang Mulyadi tertangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Satreskrim Polres Tanggamus. Dirinya meminta pungli dalam kepengurusan nikah bagi warganya dengan barang bukti uang Rp 1,8 juta dari warga yang akan menikah

Kemudian Siti Fatmah tertangkap OTT juga yang dipimpin langsung Wakapolres Tanggamus Kompol Budhi Setyadi. Saat itu Siti tertangkap menerima pungutan liar (pungli) atasnama Apdesi Pugung dari beberapa kepala pekon dengan bukti uang Rp 7,5 juta. Lalu kasus dikembangkan dan ditetapkan juga Indrawan M Toha dan M Ali Sayid, Ketua dan Sekretaris Apdesi Pugung, berikut barang bukti yang terkumpul Rp 62,5 juta. (sis)‎

/IMG-20210331-WA0003_copy_640x513.jpg

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

https://www.hariansumatera.com