Klinik Liching Yuen di Bukit Kemuning Tak Kantongi Izin

Bagikan
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kotabumi (HS) – Diduga tidak kantongi Izin resmi dari pemerintah daerah setempat serta dinas terkait, klinik pengobatan tradisional Lichingyuen telah beroperasi selama tiga bulan, yang menjadi persoalan seolah adanya pembiaran oleh pihak kelurahan Bukit Kemuning, Kecamatan Bukit Kemuning, Lampung Utara.

Hanya berbekal obrolan lisan, itupun sebatas aparat kelurahan berdasarkan keterangan pemilik “owner”, Adi. Pada kenyataan tidak ada tindak lanjutnya, sementara korban maupun warga setempat banyak yang komplein Pasalnya klinik masih tetap buka meski tak ada izinnya.

“Kemarin lurah langsung datang kesini, dan kami telah izin, “kata Pemilik pengobatan Liching Yuen Bukit Kemuning, Adi, Sabtu, 9 Januari 2020, menanggapi keluhan warga masyarakat terkait keberadaan klinik pengobatan tradisional itu.

Saat dipertanyakan masalah itu, Lurah Bukit Kemuning, Heri Fitriansyah tak mengetahui detail keberadaan klinik pengobatan tradisional itu. Menurutnya, kedatangan kesana hanya sekedar mengkronfontir permasalahan dari warga. Terkait dengan persoalan pembiayaan pengobatan.

“Jadi saya kesana datang hanya menindak lanjuti keluhan warga, karena telah membayar tapi tak jadi berobat. Kalau untuk masalah izin, saya juga baru tahu saat kesana karena telah izin dengan kepala lingkungan. Dan sampai saat ini tidak ada laporan, “terangnya.

Ia mengaku tak tahu menahu persoalan itu, sebab, menurut pengakuannya tidak ada laporan dari masyarakat. Meski kedatangannya kesana untuk menindak lanjuti keluhan masyarakat, soal biaya pengobatan yang tak kunjung pulangkan meski urung berobat.

“Kan bingung kalo begini bang, masak seorang lurah tak tahu keadaan lingkungannya sendiri. Apalagi ini berhubungan dengan kesehatan masyarakat, jadi kami mau minta toling kepada siapa. Kalau lurahnya sendiri tak tahu ada balai pengobatan beroperasi dilingkungannya, “ujar salah seorsng warga disana yang sempat tergiur dengan iklan dalam brouser.

Sementara, keberadaan klinik telah genap tiga bulan sampai pertengah Januari itu. Selain permasalahan izin, mereka juga mempertanyakan dana yang selama dikeluarkan. Padahal, tidak mendapatkan seperti yang ada didalam brosur, seperti masalah pelayanan hanya dilayani penjaga atau staf jaga disana.

“Kami sudah bayar mahal-mahal, tapi itu pelayanannya tidak seperti yang ada dibrosur atau iklan dari mulut-mulut. Padahal bayarannya cukup mahal, minim-minimnya mencapai jutaan rupiah. Tapi yang didapat tak ada, hanya diterapi dengan alat seadanya, “kata salah seorang warga disana.

Sehingga mereka meminta kepada pemerintah untuk dapat menertibkannya, sebab, telah banyak pasien yang mengobati penyakit disana. Meski, harus menguras kocek dalam-dalam. Padahal keberadaannya tak jelas, selain merugikan dibidang ekonomi juga terhadap kesehatan tubuh.

“Itu yang kami pertanyakan, obat apa yang sudah dimasukkan kalau izinnya saja tak jelas. Sementara masyarakat telah percaya, karena tak mungkin dapat berjalan tanpa melalui prosedur yang tepat. Selain itu, mereka harus membayar uang dimuka sesuai kesepakatan, “tambah lainnya.

Padalah itu, belum mendapatkan pengobatan. Seperti kasus dikemukan oleh sang lurah, saat ditagih masyarakat mengalami kesulitan dengan berbagai alibi sang pemilik. “Kami minta pemerintah tegas, khususnya lurah. Jangan bekerja diatas meja atau informasi dari luar, karena selama ini kami jarang melihat dilapangan. Mohon ditindak lanjuti keluhan rakyat yang kurang dalam segala hal ini, apalagi ini berhubungan dengan masalah kesehatan tubuh, “pungkasnya.(efri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

https://www.hariansumatera.com