Kementerian Agraria dan Tata-Tata Ruang RI Gelar FGD RDTR Online Single Submission

Bagikan
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kota Agung (HS),- Focus Group Duscussion (FGD) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Online Single Submission (OSS), dilaksanakan oleh Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR) Republik Indonesia di Ruang Rapat Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus, Rabu (21/08/2019).

FGD dihadiri oleh, Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus, Kasubdit Pembinaan Tata Ruang Wilayah I Kementrian Agrria dan Tata Ruang, Wakil Bappeda Propinsi Lampung, Wakil Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Lampung,bWakil Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Lampung, Wakil Kepala Bappelitbang Kabupaten Tanggamus, Wakil Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tanggamus, Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus, Sekretaris Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Tanggamus, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus, Wakil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanggamus, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus, Kepala Dinas Perindagkop Kabupaten Tanggamus, Wakil Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanggamus, Kepala BPS Kabupaten Tanggamus, Kasi Pembinaan Kota dan Perkotaan Kementrian Agraria dan Tata Ruang, Tenaga Ahli Perencanaan Wilayah dan Tim dari Kementrian Agraria dan Tata Ruang

Tata Ruang “ Pintu Masuk Terbaik Bagi Investasi Menuju Negeri Makmur, Adil dan Sejahtera”
Arahan Penyusunan RDTR
• “Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) harus mematangkan penyusunan rencana detail tata ruang (RDTR) di daerah demi mewujudkan dan mempermudah kepastian investasi”. (Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo)
• “Pemerintah Pusat akan terus mengawal dan mendorong penyusunan Rencana Detail Tata Ruang, kendati Penyusunan RDTR merupakan wewenang daerah” (Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil)
 Dari 416 Kabupaten/Kota di Indonesia direncanakan 145 lokasi OSS, Kabupaten Tanggamus termasuk di dalamnya

 Dasar Hukum Penyusunan RDTR/RRTR
 Undang Undang No 26 Tahun 2007, Tentang Penataan Ruang
 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018
 Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010
 Percepatan Penyusunan RDTR dan PZ, untuk penyusunan Materi Teknis RDTR Kabupaten Tanggamus jangka waktu ± 4 bulan
 Aplikasi Online Single Submission, ketersediaan Web (perizinan yang terintegrasi)
 Jenis Perizinan online single Submission, Izin lokasi
 Flow chart aplikasi OSS
 Pentingnya Rencana Tata Ruang dan Perizinan
 Alokasi RDTR dan PZ di Pulau Sumatera
 Acuan Resmi Penyusunan RDTR dan PZ

 Poin – Poin Kesepakatan K/L (ATR/BPN, BIG, KLH) dengan Kementerian Perekonomian terkait Kegiatan RDTR OSS (1 Agustus 2019)
 Kementerian ATR/BPN menentukan delineasi atau AoI berdasarkan kriteria investasi untuk disepakati oleh Pemerintah Daerah.
 Berita Acara Hasil Kesepakatan Delineasi dilakukan paling lambat 15 Agustus 2019 untuk dibuat penetapannya oleh daerah.
 Batasan luasan ideal untuk delineasi BWP sebesar 2000–3000 Ha (diharapkan dalam satu hamparan).
 Setelah penetapan delineasi BWP, maka BIG akan melakukan identifikasi dan menyediakan data spasial dasar yang sudah tersedia di BIG paling lambat 26 Agustus 2019.
 BIG menyediakan jadwal asistensi secara rutin dan review status peta setiap lokasi dengan menetapkan target penyelesaian,dan disampaikan pada tanggal 28 Agustus 2019.

 Target Output FGD 1
 Deliniasi RDTR Kawasan Perkotaan Gisting terdapat di Kecamatan Gisting dengan luas lebih kurang ± 2.150 Ha.
 Konsep Pengembangan Kawasan Perkotaan Gisting di Kabupaten Tanggamus diarahkan sebagai kawasan agropolitan berbasis parawisata;
 Sesuai dengan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Substansi RTR, maka Deliniasi Kawasan Perkotaan Gisting tersebut perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah;
 Sesuai dengan Peraturan Menteri ATR/BPN No.16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi, maka Pemerintah Kabupaten Tanggamus akan menetapan SK Tim Teknis Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah;
 Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017SK Tentang Pelaksanaan PP No.46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan KLHS Pasal 14, bahwa Pemerintah Kabupaten Tanggamus Perlu membentuk Tim Pokja Penyusunan KLHS RDTR dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Gisting yang diterbitkan melalui SK Kepala Daerah;
 Pemerintah Kabupaten Tanggamus akan melakukan Pendampingan Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Gisting dalam hal Survey Lapangan dan Penjaringan Data, Konsultasi dan Koordinasi, Asistensi dan Validasi KLHS, mendapatkan Rekomendasi Gubernur dan Persetujuan Substansi Menteri ATR/BPN; dan
 Pemerintah Kabupaten Tanggamus berkomitmen untuk melanjutkan Produk RDTR Kawasan Perkotaan Gisting Sampai dengan Penetapan Peraturan Daerah.

REKOMENDASI :
 Perencanaan RDTR memperhatikan Kondisi eksisting (faktor sejarah, dsb)
 Dengan RDTR OSS ini nantinya dapat mempermudah investasi di Kabupaten Tanggamus
 Kesiapan instrument perizinan diharapkan dapat mempermudah investor untuk melakukan investasi di Kabupaten Tanggamus. (Meg)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

https://www.hariansumatera.com