Kejari Tanggamus Tetapkan Kepala Pekon Tanjung Agung Tersangka Dana Desa

Bagikan
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Kasi Pidsus Kejari Tanggamus Arinto Kusumo SH

Kota Agung (HS) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanggamus menetapkan Subhan, Kepala Pekon Tanjung Agung kecamatan Pugung kabupaten Tanggamus, sebagai tersangka kasus penyelewengan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dan Desa Desa (DD) Tahun 2019, Rabu (02/12/2020).

Menurut Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Arinto Kusumo SH Mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Tanggamus David P Duarsa SH, MH diruang Selasa sore menyampaikan, yang bersangkutan atas nama subhan merupakan Kepala Pekon yang masih aktif hingga kini, berdasarkan surat dengan nomor B1389/L.8.19FD.2/12 tahun 2020 tanggal 02 Desember 2020 ini, telah resmi dinyatakan sebagai tersangka dalam kegiatan penyalahgunaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa/Pekon Tanjung Agung, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus.

” Dan dari hasil penghitungan PKN dari Inspektorat terdapat adanya kerugian negara dengan jumlah sebesar Rp 262.492.212,00,-(dua ratus enam puluh dua juta empat ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus dua belas ribu rupiah), yang bersangkutan belum di tahan, sebab sesuai prosedur yang ada, setelah resmi statusnya menjadi tersangka, dan seterusnya pihak Kejari Tanggamus akan melakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan sebagai tersangka,”ungkap Kasi Pidsus.

Apabila kemudian nantinya tersangka mangkir selama tiga kali berturut-turut dari pemanggilan oleh Kejaksaan Negeri (Kajari) Tanggamus, maka pihaknya akan melakukan upaya paksa. Yang bersangkutan sebelumnya pernah dilakukan pemanggilan pada saat penyidikan, dalam penyidikan tersebut ada dua alat bukti yang menguatkan selama proses penyidikan berlangsung.

Pidana Korupsi dalam pelaksanaan penggunaan APBDES tahun 2019, jika terbukti nantinya akan di ancam dengan pasal 2 dan 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 dan undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang RI nomor 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman minimal 5 tahun maksimal 20 tahun penjara.

” Dan sampai saat ini belum ada pengembalian dana yang menyebabkan adanya kerugian negara tersebut, saya harap kepada yang bersangkutan supaya dapat koperatif dalam hal ini, apabila tak di indahkan kami bakal lakukan upaya paksa,”tegasnya.(Riz)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

https://www.hariansumatera.com