12 Pekon di Tanggamus Dilaporkan Ke Inspektorat, Diduga Gelapkan Dana Desa

Bagikan
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tanggamus (HS) – Terkait penyimpangan anggaran Dana Desa tahun 2019, delapan pekon dinyatakan berkas lengkap dari 12 pekon yang dilaporkan ke Insfektorat Tabupaten Tanggamus.

Gustam Sekretaris Insfektorat Kabupaten Tanggamus mengungkapkan, bahwa benar dari beberapa pekon yang dilaporkan, menjadi prioritas turun langsung kepekon untuk melakukan audit anggaran DD ditahun 2019.

“Memang dari delapan itu sudah kita turunkan tim dua, yang lain memang kita gabungkan pada saat audit dana desa tahun 2019 tahap tiga. Dan ini menjadi prioritas insfektorat dalam mengaudit dibulan febuari nanti”,ungkap Gustam diruang kerjanya, Kamis (30/01/2020).

Gustam membeberkan dengan tegas, beberapa pekon yang menjadi prioritas penyelidikan dugaan penyelewengan terutama yang sudah pernah didemo beberapa waktu lalu.

“Kemaren yang sudah di demo empat pekon, yang ada di Pulau Tabuan, Suka Mernah, Sinar Mancak, Betung, kemudian Tengor dan yang baru-baru ini Banjarmanis kecamatan Cukuh Balak,” ungkap Gustam.

Lanjutnya, untuk tahap sekarang sifat kita masih membina kita melihat untuk merekomendasikannya, sekiranya kurang pekerjaan untuk cepat diselesaikan. Kalau ada siltap, uang yang belum disampaikan maka disampaikan.

“Bila nanti surat rekomendasi sudah dikeluarkan oleh insfektorat, belum juga ditindak lanjuti. maka tahapan akan ditingkatkan, dipenyidikan yang akan dilaksanakan oleh aparat penegak hukum(APH), atau APH secara langsung meminta kepada insfektorat kabupaten Tanggamus,” tegasnya.

Berkaitan dengan pembangunan gedung yang rubuh beberapa waktu lalu, pihak insfektorat akan benar-benar kroscek dengan detail dilapangan di febuari mendatang, agar tidak terjadi kerugian negara yang disalah gunakan.

” itu juga sudah menjadi atensi kami, dipertengahan Febuari, kita lihat sudah selesai belum, kualitasnya bagaimana, kemudian sesuai dengan RAB atau tidak”.

Menurut Sekretaris Insfektorat meski pekon sudah mengikuti prosedur, yang diberikan kepihak pihak pekon, bukan berarti bebas dari hukum, namun itu tergantung dengan Aparat Penegak Hukum (APH) Kejaksaan Negeri Tanggamus.

“Meski sudah mengikuti prosedur selesai, tapi bisa saja APH meminta atau tidak diminta berkas kami dan rekomendasi bisa dinaikkan menjadi penyidikan itu hak mereka, dengan dasar hasil kami. Dan tergantung APHnya apakah Kepala Pekon akan ditingkatkan penyidikan atau diselesaikan dengan tuntutan TGR (Tuntutan Ganti Rugi),” kata Gustam.(Riz)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

https://www.hariansumatera.com