Warga Pekurun Selatan Keluhkan Biaya Berobat Privat Perawat

Bagikan
  • 43
  •  
  •  
  •  
  •  

KOTABUMI (HS) — Perlunya pembinaan dan pengawasan Mentalitas petugas kesehatan di desa-desa oleh pemerintah atau dinas terkait dalam hal ini Dinas Kesehatan, di lingkungan Pemkab Lampung Utara.

Berdasarkan penuturan Nani, warga Dusun IV RT 11 Desa Pekurun Selatan Kecamatan Abung Tengah Lampura, mengeluhkan dugaan pungli yang dilakukan salah satu oknum Tenaga Sukarelawan yang bertugas di Puskesmas Abung Tengah, HR.

Dikatakannya, beberapa waktu yang lalu, Nani terindikasi mengalami sakit demam ringan.

“Ketika itu badan saya terasa kurang sehat, Pak. Seluruh badan saya terasa kaku dengan sedikit demam. Kami warga desa ini biasa berobat dengan HR,” tutur Nani pada awak media ini, Selasa, (26/09), di kediamannya, saat menceritakan adanya dugaan praktik pungli yang dilakukan oknum TKS Puskesmas dimaksud terhadap dirinya.

/iklan-bpkad-lu.jpg

Lebih lanjut dikatakan Nani, setelah memberikan tindakan medik, berupa pemberian obat amoxcilin dan paracetamol serta empat botol cairan infus, oknum HR meminta pembayaran sejumlah Rp. 625 ribu,- dengan perincian Rp. 25 ribu,- untuk membayar obat dan sisanya Rp. 600 ribu,- sebagai biaya pengganti empat botol infus.

“Saat itu, saya diinfus sama HR dan dikasih obat amoxcilin juga paracetamol. Sebenarnya saya merasa berat dikenakan biaya sebesar itu, Pak. Tapi mau kayak manalagi,” tuturnya seraya mengatakan uang untuk membayar biaya pengobatan kepada oknum TKS Puskesmas Abung Tengah, HR, diperoleh dari meminjam kepada tetangganya.

“Saya terpaksa pinjam sama tetangga buat bayar berobat, Pak,” ungkap Nani, yang diketahui suaminya berprofesi sebagai seorang pemain jaran kepang/kuda lumping di wilayah tersebut.

Sementara itu secara terpisah, Kepala Puskesmas (Kapus) Abung Tengah, Ahmad Hamdani, menyampaikan persoalan tersebut sudah lama diketahuinya, saat dikonfirmasi awak media, Selasa, (26/09), di ruang kerjanya.

“Keluhan masyarakat terkait mahalnya biaya praktik pribadi yang ditentukan oleh HR sudah lama saya dengar. Dia (oknum HR.red) sudah saya panggil dan saya berikan pembinaan serta arahan,” papar Ahmad Hamdani seraya membenarkan jika oknum HR adalah petugas kesehatan puskesmas setempat yang berstatus TKS.

“Kepada masyarakat juga sudah saya sampaikan jika berobat di puskesmas itu gratis. Untuk mendapatkan pelayanan gratis di puskesmas, tentunya masyarakat harus datang di jam kerja,” jelasnya seraya mengatakan bahwa jam kerja puskesmas dimaksud dimulai dari pukul 07.30–14.00 WIB.

“Namun, warga di sini sudah terbiasa untuk meminta layanan kesehatan dengan cara memanggil yang bersangkutan (HR) ke rumah pasien dan di waktu bukan jam kerja,” kilah Hamdani.

Dijelaskan Kapus Hamdani lebih lanjut, keluhan masyarakat atas mahalnya biaya berobat yang dilakukan oleh oknum TKS Puskesmas setempat, HR, dirinya tidak memiliki kewenangan.

“Itukan hak pribadi profesi seseorang. Salah dong kalau saya ikut menetapkan harga dari jasa profesi seseorang. Sifatnya saya hanya mengingatkan saja. Keinginan masyarakat pada umumnya meminta obat yang bagus, cepet sembuh, dengan biaya yang murah. Yah, kalau mau seperti itu berobatnya di Puskesmas, dong,” urainya.

Saat ditanyakan terkait legalitas formal yang dimiliki oknum HR, yang saat ini masih berstatus sebagai perawat TKS Puskesmas setempat serta terindikasi kuat melakukan ilegal praktik keperawatan, Kapus Ahmad Hamdani mengatakan jika oknum tersebut merupakan lulusan salah satu sekolah tinggi keperawatan di Lampung.

“Setahu saya, HR sudah buka praktik pribadi di wilayah ini jauh sebelum saya menjadi Kapus di sini. Dia itu lulusan sekolah keperawatan dengan menyandang jenjang pendidikan D3 Keperawatan. Profesi yang dijalaninya kurang lebih sudah 10 tahunan, Pak. Dia juga sudah saya arahkan untuk segera mengurus STR sebagai kelengkapan izin praktik keperawatan,” terangnya.

Diketahui, termaktub dalam UU RI Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan, pada BAB IV (Registrasi, Izin Praktik, dan Registrasi Ulang) Pasal 18 (1); berbunyi Perawat yang menjalankan Praktik Keperawatan wajib memiliki STR. Pasal 19 (1), (2); Perawat yang menjalankan Praktik Keperawatan wajib memiliki izin dalam bentuk SIPP. Pasal 21; berbunyi Perawat yang menjalankan praktik mandiri harus memasang papan nama Praktik Keperawatan. (efry).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

https://www.hariansumatera.com