Wakil Rakyat Lampura Sangat Kecewa Pembangunan Pasar Pandawa Lima

Bagikan
  • 109
  •  
  •  
  •  
  •  




Kotabumi (HS) – Banyaknya pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada anggota legislatif Kabupaten Lampung Utara dan maraknya pemberitaan media massa, membuat Ketua Komisi III DPRD Lampura Joni Saputra, beserta anggota komisi, melakukan inspeksi mendadak (sidak), Jum’at, (03/11). Mereka meninjau langsung proyek yang mendapatkan bantuan prestisius Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2017.

Di hadapan awak media, secara tegas, Ketua Komisi III DPRD Lampura menyesalkan penempatan pembangunan pasar type C Pandawa Lima di Dusun Dorowati, Desa Panagan Ratu, Kecamatan Abung Timur.

“Apa yang disampaikan masyarakat kepada kami selaku anggota legislatif Lampura dan juga dengan mengikuti beberapa pemberitaan di media, memang sangat sesuai dengan fakta-fakta yang kami jumpai di lapangan. Kami sangat kecewa bangunan semegah ini dengan anggaran begitu besar, harus ditempatkan di dusun yang sangat terpencil,” tegas Joni Saputra.

Dijelaskannya, tertera dalam dalam papan informasi, nilai anggaran yang digelontorkan pemerintah pusat untuk pengerjaan pembangunan pasar dimaksud sebesar Rp. 5.685.350.000,- serta dilaksanakan oleh PT Citra Lampung Permai.

“Kami akan mendalami lebih jauh terkait anggaran yang sesungguhnya. Berdasarkan informasi yang didapat, besaran nilainya lebih dari yang tertuang di papan informasi. Kami akan mendalaminya lebih jauh,” jelasnya.

Diketahui, hasil pantauan awak media melalui website Rencana Umum Pengadaan Penyedia tahun anggaran 2017 Dinas Perdagangan Lampura dengan alamat hosting http://sirup.lkpp.go.id tercatat pagu Pembangunan Pasar Rakyat Pandawa Lima senilai Rp. 5.703.610,- dengan metode pemilihan penyedia melalui lelang umum.

Lebih jauh disampaikan Joni Saputra, dengan kondisi infrastruktur jalan yang tidak optimal menjadi sebuah keadaan yang ironis.

“Dengan akses jalan yang rusak parah, tentunya realitas tersebut berbanding terbalik dengan tujuan dan harapan. Artinya, setelah kegiatan pembangunan ini selesai dilaksanakan, sejauhmana dampak positif pasar ini terhadap PAD Kab. Lampura?” ungkap Ketua Komisi III DPRD Lampura seraya mengatakan Pasar Pandawa Lima masuk dalam ranah pasar desa.

“Selain itu, di belakang proyek pasar ini masih terdapat bangunan lapak dan/atau auwning pasar yang masih berdiri dengan kokoh dalam kondisi yang sangat layak. Apa sebenarnya yang menjadi dasar pemikiran pemerintah daerah dalam hal menyerap bantuan pemerintah pusat dengan menempatkan pembangunan pada pasar ini, sementara masih banyak pasar dengan katagori Pasar Inpres kondisinya sangat memprihatinkan?” tegas Joni Saputra seraya mengungkapkan temuan fakta di lokasi pekerjaan terkait dengan penggunaan bahan dan material bangunan terindikasi kuat menggunakan bahan dan material bangunan yang tidak berkualitas dibanyak struktur bangunan.

Dikatakannya, Komisi III DPRD Lampura sangat menyayangkan kebijakan pihak eksekutif terhadap pembangunan Pasar Pandawa Lima yang dinilai tidak tepat sasaran.

“Dalam waktu dekat, kami akan melakukan rapat internal guna mendalami temuan fakta di lapangan serta membahas langkah strategis selanjutnya. Secepatnya kami akan melakukan rapat lintas komisi,” jelas Joni Saputra.

Senada dengan hal tersebut, anggota Komisi III DPRD Lampura, Herwan Mega, mengatakan proyek pasar dimaksud sarat penyimpangan.

“Pekerjaan pembangunan Pasar Pandawa Lima terindikasi kuat sarat penyimpangan. Kami menduga pihak rekanan dengan sengaja menurunkan kualitas bahan dan material yang digunakan. Kami sudah mendokumentasikan beberapa temuan yang akan didalami lebih lanjut bersama anggota legislatif lainnya,” jelas Herwan Mega, Jum’at, (03/11), di lokasi pekerjaan.

Sementara itu, pihak rekanan PT. Citra Lampung Permai, yang diwakili Pengawas Lapangan, Kadek, menyabut positif kunjungan wakil rakyat Lampura ke lokasi pembangunan Pasar Pandawa Lima.
“Saya sangat menilai secara positif dengan adanya kunjungan anggota dewan ke lokasi. Hal ini merupakan tupoksi anggota legislatif guna melakukan pengawasan. Prinsipnya ini adalah bentuk kepedulian wakil rakyat terhadap proses pembangunan,” urai Kadek saat dikonfirmasi awak media, Jum’at, (03/11), di lokasi.

Terkait dengan dugaan penggunanan bahan dan material yang kurang layak diakui Kadek sebagai sebuah miss communication dengan para pekerja.

“Hal itu sebuah miss communication saja, Pak. Mungkin dari pihak pekerja belum memahami antara gambar dengan material yang semestinya digunakan. Sementara, saya dua hari yang lalu sedang ambil cuti karena ada perayaan hari besar Galungan. Jadi saya tidak tahu dan hal itu jadi satu kelemahan saya. Namun, saya sangat senang dengan adanya pengawasan langsung dari anggota dewan Lampura. Dan sama sekali tidak mengganggu proses pembangunan yang sedang berjalan,” ujar Pengawas Lapangan PT. Citra Lampung Permai, Kade. (efri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

https://www.hariansumatera.com