Tim Aprozi Alam-Ice Lapor Panwaslu soal Kecurangan

Bagikan
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kotabumi (HS) – Tim Pemenangan pasangan calon (Paslon) Bupati Lampung Utara (Lampura) Aprozi Alam, dan Calon Wakil Bupati Ice Suryana, mendatangi Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Lampura, pada Senin, (12/03/2018), guna menyampaikan adanya dugaan pelanggaran dalam jumlah pemasangan alat peraga kampanye (APK), di beberapa zona pemasangan.

Dikatakan Herman Syahri, tim sukses pemenangan masing-masing Paslon dengan pihak penyelenggara Pilkada Lampura 2018, beberapa waktu lalu, telah menyepakati zona pemasangan dan jumlah atribut APK.

“Dalam pertemuan itu, telah disepakati zona pemasangan dan jumlah atribut APK. Hal ini untuk mewujudkan pelaksanaan Pilkada Lampura yang demokratis serta berkeadilan,” ujar Herman Syahri dihadapan Komisioner Panwaslu Kab. Lampura, Agus Ramdani dan Maksum Bustami beserta jajaran, Senin, (12/03/2018), di ruang rapat Panwaslu Lampura.

Menurut penuturan Herman Syahri, penerapan dari hasil keputusan dimaksud ditemukan banyak sekali jumlah APK dari salah satu Paslon yang tidak sesuai dengan keputusan yang disepakati.

“Faktanya, jumlah APK yang terpasang dari paslon dengan nomor urut 3 (tiga) terindikasi tidak mengikuti aturan dan kesepakatan. Modus yang digunakan mereka dengan memasang baliho bertuliskan posko,” tuturnya.

Ditegaskan Awari Darwin dalam kesepakatan antar tim pemenangan masing-masing paslon dengan pihak penyelenggara Pilkada Lampura 2018, jumlah baliho yang disediakan oleh KPU sebanyak 5 (lima) buah dan masing-masing paslon dapat menambah sebanyak 7 (tujuh) baliho; umbul-umbul ditetapkan sebanyak 20 helai dari KPU dengan tambahan 30 helai; spanduk untuk tiap desa sebanyak 2 (dua) helai dengan tambahan maksimal 3 (tiga).

“Yang menjadi permasalahan, merujuk hasil kesepakatan tersebut, seharusnya jumlah baliho masing-masing paslon berjumlah 12 pcs. Fakta di lapangan, jumlah baliho milik paslon nomor urut 3 bisa mencapai ratusan buah dengan desain yang berbeda dari hasil kesepakatan,” tegas Awari Darwin.

Dikatakan Helmi Hasan bahwa hukum merupakan suatu hal yang mengatur segala sesuatu yang dapat ataupun tidak dapat dilaksanakan.

“Dalam menegakan supremasi hukum guna perwujudan pelaksanaan Pilkada Lampura yang demokratis diharapkan pihak penyelenggara Pilkada, dalam hal ini Panwaslu Kab. Lampura, tidak tebang pilih,” papar Helmi Hasan.

Sementara itu, Komisioner Panwaslu Kab. Lampura, Agus Ramdani, menyatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti informasi terkait bertaburnya APK salah satu paslon yang akan mengikuti kontestasi Pilkada Lampura.

“Dengan adanya informasi ini, pihak kami akan mengidentifikasi terlebih dahulu terkait jumlah APK yang tersebar di zona pemasangan. Kami juga akan berkoordinasi dengan KPU Lampura terkait Jika nanti ditemukan APK yang tidak sesuai dengan aturan dan kesepakatan, pihak kami akan mengambil tindakan yang sesuai dengan prosedur dan peraturan Bawaslu,” ujar Agus Ramdani. (ef/di)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

https://www.hariansumatera.com