Soal Perekrutan Tenaga Kerja Sukarela Tanggamus Terus Disoal

Bagikan
  • 2
  •  
  •  
  •  
  •  

Tanggamus (HS) – Sekumpulan massa dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) Rakyat Menggugat, tadi siang pukul 10,00, kamis (5/10), menggelar aksi demontrasi di depan kantor Bupati Tanggamus. Mmassa menyampaikan beberapa tuntutan di antaranya mengusut tuntas dugaan pelanggaran aturan perekrutan tenaga kerja sukarela (TKS) di lingkungan Pemkab Tanggamus tahun 2017.

Koordinator lapangan Rosa Septiawan dalam orasinya mengatakan terdapat sejumlah kejanggalan dalam rekrutmen TKS dan sarat unsur KKN. “Berdasarkan hasil investigasi, telaah dan kajian kami dalam proses rekrutmen TKS kontrak yang dilakukan pemkab Tanggamus banyak kejanggalan mulai perekrutan secara diam-diam, gaji yang tidak jelas diambil dari mana. H Harusnya perekrutan dilakukan transparan. Maka dari itu kami mencium kuat aroma KKN serta terindikasi adanya gratifikasi/pungli dalam proses perekrutan tersebut, ” ujarnya.

Dikatakannya aksi demo ini merupakan permulaan, sebab aksi serupa akan tetap dilakukan sampai tuntutan terpenuhi. Adapun tuntutan yang disampaikan yakni meminta Plt. Bupati Tanggamus membatalkan TKS yang direkrut tahun 2017. Kemudian meminta DPRD Tanggamus melaksanakan tugas sesuai aspirasi masyarakat dan menyelesaikannya.

“Kami juga meminta aparat penegak hukum Kejari Tanggamus, Polres Tanggamus, Kejati Lampung, dan Polda Lampung segera bergerak cepat turun melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terkait rekrutmen TKS agar dibongkar hingga akar-akarnya,” ujar Rosa.

Setelah menggelar aksi di depan kantor bupati, massa lalu bergerak ke kantor DPRD. Aksi yang berjalan selama hampir satu jam tersebut mendapat kawalan ketat dari polisi dan Satpol PP Tanggamus.

Sementara itu, kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tanggamus Nur Indrati saat dikonfirmasi enggan berkomentar banyak. Ia hanya mengatakan aspirasi tersebut akan disampaikan kepada pimpinan yang dalam hal ini Wakil Bupati Tanggamus H. Samsul Hadi.

“Kami berterimakasih atas koreksi ini, tentunya akan menjadi bahan evaluasi kami. Lalu mengenai tuntutan pembatalan TKS rekrutan tahun 2017, kami tidak berwenang sebab itu kebijakan pimpinan, tentunya akan kami sampaikan kepada pimpinan,” ujar Nur.

Nur juga membantah kalau 614 TKS yang dipermasalahkan tersebut adalah rekrutmen baru. Menurut dia, tidak semua TKS baru, sebab sebagian besar adalah TKS lama yang baru mendapatkan SK di tahun 2017. “Contohnya di kesehatan ada 200 an TKS lama yang baru mendapatkan SK ditahun 2017, begitu juga dengan petugas kebersihan dikecamatan,” kata dia. (sis)

/IMG-20210331-WA0003_copy_640x513.jpg

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

https://www.hariansumatera.com