RSUD Mesuji Siap Layani Pasien BPJS

Bagikan
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Mesuji – Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mesuji siap melayani masyarakat dengan menggunakan Kartu BPJS, pasalnya RSUD Mesuji kini sudah menjadi kelas C, berlaku sejak April 2017.

Menurut Parsuki, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Komisi C mengatakan, jika pihaknya sangat mengapresiasi langkah nyata Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan Mesuji yang terus berupaya melakukan pelayanan terhadap masyarakat Mesuji.

“Ya, untuk RSUD Kabupaten Mesuji memang sudah masuk kategori C, oleh sebab itu kerjasama dengan BPJS sudah dilakukan, meski demikian masyarakat perlu juga memiliki kesadaran atas kesehatan diri masing-masing, sehingga tidak berurusan dengan rumah sakit,” unjar Parsuki, melalui telepon pribadinya.

Selain itu dirinya sebagai anggota DPRD juga mengatakan, meskipun RSUD Mesuji belum terakreditasi oleh Kemenkes RI kerja sama itu dapat dilakukan sampai 2019 mendatang, bila mana akreditasi belum didapatkan dari Kemenkes RI kemungkinan kerjasama akan diputus sampai akreditasi dari Kemenkes RI diberikan kepada RSUD Mesuji.

“Masalah tarif pasien BPJS diatur dalam INA-CBGS. Kalau pasien umum masih mengacu pada peraturan daerah nomor 3 thn 2012 tentang retribusi jasa umum,” jelasnya.

Tidak hanya itu dirinya juga menjelaskan, selama belum ada revisi untuk pasien umum masih menggunakn perda yang lama, tetapi kalau pasien BPJS sudah ada aturanya, tinggal daerah mengatur mekanisme pengelolaanya.

“Tentu itu akan diberlakukan selama RSUD belum menerapkan PPK-BLUD, kalau RSUD sudah menerapakan PPK-BLUD maka RS sendiri yang buat aturan internalnya,”papar Parsuki.

Sementara berkaitan dengan masalah akreditasi pihaknya terus melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Kesehatan, dan berharap pihak RSUD maupun Dinas Kesehatan dapat memenuhi persyaratan untuk mendapatakan akreditasi dari Kementrian Kesehatan Republik Indonesia.

“Terkait akreditasi tentu seperti tenaga Medis, fasilitas penunjang operasional pelayanan kesehatan di RSUD dan diusahakan sebelum 2019 akreditasi telah didapatkan, sementara persoalan tersebut tunjang oleh APBD Mesuji sebesar 10 persen dari total APBD. Untuk itu baik RSUD maupun Puskesmas yang ada dapat segera melakukan penertiban administrasi sebagaimana mestinya,” tungkas Parsuki, Politisi dari partai Golkar itu.

Hendriza

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

https://www.hariansumatera.com