PT. Natarang Mining Bantah Sebagai Penyebab Kerusakaan Register 39

Bagikan
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kota Agung (HS) – PT Natarang Mining kembali mendatangi kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus, untuk menyampaikan komitmen terhadap pengelolaan lingkungan, yang telah melakukan eksplorasi dihutan lindung register 39, dan pihak Natarang membantah jika mereka dituding sebagai pihak yang paling bertanggunjawab atas keruskan hutan lindung.

Kepala Teknik Tambang, PT Natarang Mining, Abjan Masuara, usai bertemu dengan jajaran Dinas Lingkungan Hidup Tanggamus Jumat lalu, Kepada wartawan menyampaikan bahwa perusahaan berkomitmen terhadap pengelolaan dan kelestarian lingkungan sebagai dampak kegiatan tambang sesuai komitmen dokumen AMDAL dan studi kelayakan yang telah disetujui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) baik dalam tahap operasi maupun pasca tambang.

“Pertemuan dengan Jajaran Dinas Lingkungan Hidup hari ini merupakan tindak lanjut dari rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPRD. Kami juga dimintai klarifikasi oleh Jajaran Dinas LH mengenai pemberitaan media massa yang menyudutkan kami, sekali lagi kami tegaskan bahwa yang dituduhkan itu tidak benar. Dan kami tetap berkomitmen terhadap pengelolaan lingkungan,”ucap Abjan.

Abjan mengatakan bahwa tudingan aktivitas PT Natarang Mining jadi penyebab banjir dikawasan Bandar Negeri Semuong (BNS) tidak benar. Ia mengklaim bahwa area bukaan tambang PT.Natarang mining hanya 0,5 persen dari total bukaan lahan di Register 39.

“Kalau dilihat dari hulunya sungai Semuong itu memang sudah banyak lahan hutan terbuka, diatas itu banyak tumbuhan kopi dan sudah banyak disulap jadi desa, itulah yang menyebabkannya tidak ada lagi resapan air hujan sehingga langsung mengalir kesungai, Aktivitas kami baru 0, 5 persen jadi tuduhan itu tidak benar,” Terangnya

Ditambahkan Haifa Fawwaz Atmaya selaku Koordinator Bagian Lingkungan bahwa PT. Natarang Mining sudah memberikan kompensasi ganti lahan hutan sesuai izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH).

” Kami memiliki kewajiban untuk mengganti dua kali lipat lahan yang dibuka.Kami telah selesaikan program reboisasi seluas 80 ha di daerah Kelumbayan dan sedang menyusun rancangan teknis bersama BPDAS Lampung agar melakukan reboisasi dilahan 104,5 ha juga di Kelumbayan,”ujar Haifa

Dijelaskan Haifa bahwa Aktifitas penambangan yang dilakukan PT Natarang Mining sudah mendapatkan izin resmi dari pemerintah baik pusat, provinsi hingga kabupaten.

“Luas wilayah yang mendapat izin dari Kementerian ESDM terhadap aktivitas tambang seluas 10.540 ha berdasarkan Kepmen ESDM : 297.K/34.02/DJB/2007, lalu Melalui Keppres Nomor 41 tahun 2004 tentang perizinan dibidang tambang. Kami juga mempunyai Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kemen LHK dan sudah memberikan kompensasi lahan dua kali lipat dari lahan yang kami gunakan untuk aktifitas tambang,”jelas Haifa.

Dalam kesempatan itu,Haifa juga menjelaskan proses reklamasi dikawasan operasi produksi. Namun untuk reklamasi dibutuhkan proses dan waktu sehingga tidak langsung kelihatan dalam waktu cepat.

“Reklamasi itu sudah direncanakan dan kami memikiliki dokumen rencana reklamasi yang izinnya terdaftar di Kementerian ESDM tentang rencana reklamasi operasi produksi dan rencana reklamasi pasca tambang. Kami selalu lakukan setiap tahun reklamasi operasi produksi yang hasilnya setiap tahun kami laporkan ESDM dan selalu dievaluasi ESDM dan itu terus berjalan.Untuk hasil memang tidak cepat keliatan karena sekarang lagi proses dan pertumbuhan pohon itu butuh waktu,” kata Haifa.(*/ Riz)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

https://www.hariansumatera.com