Lagi, Program Prona Jadi Mainan Aparat Pekon di Tanggamus

Bagikan
  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  

Tanggamus (HS) – Warga masyarakat Pekon Argopeni, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Tanggamus, mengeluhkan tarif pembuatan sertifikat tanah dalam program Prona TA 2017 sebesar Rp900 ribu perkepala keluarga atau perbidang tanah. Tarif diberlakukan Kepala Pekon setempat melalui Pokmas dan Aparat Pekon.

Diungkapkan KR (58), salah satu warga Pekon setempat, sebagai salah satu peserta Prona, dirinya dikenakan biaya dan harus mengeluarkan uang Rp900 ribu untuk dibayarkan kepada aparat dan pokmas atas instruksi Kepala Pekon.

“Saya didatangi pak RT atas perintah pak Kakon untuk menagih biaya sertifikat prona sebesar Rp900 Ribu. Lantaran saya belum memiliki uang, pak RT mengatakan sertifikat akan ditahan Kakon,” ungkap KR, kepada sejumlah awak media di kediamannya. Kamis 15 Maret 2018.

Senada dikatakan warga lainnya, SR (36), dirinya dipungut biaya pembuatan sertifikat tanah program prona tahun 2017 sebesar Rp800 ribu, oleh Agus, Ketua Pokmas sekaligus KAUR Pekon Argopeni.

“Saya dipaksa melunasi biaya pembuatan sertifikat tanah pertengahan puasa tahun kemarin (2017) oleh Agus, padahal sudah saya katakan setelah lebaran  akan dilunasi.  Tapi Agus berkilah bahwa biayanya untuk pelunasan di BPN Tanggamus, terpaksa saya bayarkan,” ujarnya.

Terkait hal ini, salah satu anggota Pokmas Pekon Argopeni, Ahmad Nizar dan juga anggota Lembaga Pemberdaya Masyarakat (LPM), mengakui adanya biaya pembuatan sertifikat  tanah Prona tersebut.

“Memang benar tarif pembuatan sertifikat tanah Prona tahun 2017, dipungut biaya sebesar Rp500 Ribu. Hal itu sudah berdasarkan kesepakatan dengan masyarakat,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Pekon Kusno mengungkapkan bahwa, pembuatan sertifikat tanah dikenakan biaya lebih dari Rp200 ribu perbidang tanah. Biaya yang ditetapkan bervariasi jumlahnya, sebab mayoritas tanah  warga di Argopeni ini, administrasi kepemilikan tanah hanya berupa surat asal, hibah, dan kuitansi jual beli,  jadi itulah kami pungut biayanya lebih dari ketentuan BPN.

Disisi lain, muncul dugaan pungli atas pembuatan dokumen identitas kependudukan berupa KTP-E. Kepala Pekon Argopeni menarik biaya setiap warga yang masuk wajib KTP, sebesar Rp50 ribu sampai Rp70 ribu.

“Besaran biaya itu, tergantung dari warga itu sendiri, mau cepat atau lambat proses pembuatan e-KTP-nya. Pungutan ditentukan untuk biaya transport ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten setempat,” ungkap Kusno, saat dikonfirmasi di kediamannya, Selasa 13 Maret 2018 lalu

Selain itu, informasi keluhan juga mencuat adanya pelaksanaan anggaran desa diduga tidak sesuai dengan laporan alias SPj. Salah satunya anggaran untuk PKK dan kepemudaan Ketua Karang Taruna Pekon setempat.

Untuk anggaran dana khusus Karang Taruna di alokasikan TA 2017, tercantum dalam Banner Pekon sebagai sarana informasi warga, dana Karang Taruan Rp1,8 Juta, namun Karang Taruna tidak pernah menerimanya. (sis)

/IMG-20210331-WA0003_copy_640x513.jpg

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

https://www.hariansumatera.com