Pj Sekdakab Lampura Sopyan Geram dengan Pemotongan Siltap

Bagikan
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kotabumi (HS) – Terkait adanya kepala desa (Kades) yang tersangkut dugaan pemotongan Siltap, Pelaksana Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara, (Pj, Sekdakab) H. Sopyan angkat bicara.

Indikasi dugaan pemotongan serta tidak dibayarkannya penghasilan tetap (Siltap) tahun 2018-2019 perangkat desa Kamplas, Kecamatan Abung Barat, Lampung Utara. yang dilakukan oleh Kepala Desa beserta kroninya sehingga mencuat kepermukaan beberapa pekan terakhir. Pj Sekretaris Daerah Lampung Utara berang bahkan mewarning oknum kades untuk dapat mengikuti prosedur sesuai perundang-undangan yang berlaku.

“Ini yang sedang didalami oleh Inspektorat, sebagai tindak lanjutnya. Kami minta kepada pamong desa (kades, red) untuk mengikuti prosedur dan arahan sesuai dengan peraturan yang ada. Kalau memang itu terbukti melanggar, pasti akan kita proses, “kata Pj Sekdakab, Sofian, Selasa (23/6/2020).

Menurut Sofian, hal ini menjadi rambu-rambu pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban pokoknya ditengah-tengah masyarakat. Sebagai fungsi wakil dari pemerintah, mulai dari Bupati, Gubernur sampai Presiden. Bukan malah sebaliknya, yang memberatkan bahkan menjadi kendala dalam merealisasikan program-program dijalankan eksekutif saat ini.

/iklan-bpkad-lu.jpg

“Mereka (pemdes) kan memiliki rencana kerja yang tertuang didalam RAPBDes, kalau alasan tidak diterima sepenuhnya atau lainnya. Itu wewenangnya ada di Inspektorat, jadi kami tegaskan segera usut tuntas semua. Jangan sampai menjadi kendala kedepannya, bagi desa -desa lain yang saat ini sedang mengajukan realisasi alokasi dana desa Tahun 2020, “terangnya.

Terkait dengan realisasi ADD dilapangan, lanjutnya, pihaknya tidak mengetahui secara detail kejadi terjadi dilapangan. Sehingga dibutuhkan pengawasan dari berbagai pihak, mulai dari warga masyarakat sampai kepada pihak lain yang memiliki tugas disana. Sehingga tidak terjadi permasalahan sampai muncul dipermukaan, seperti Desa Kamplas khususnya dan umumnya Lampura.

“Itukan sudah direalisasikan, dan selama ini telah berjalan menuju realisasi di 2020. Pasalnya, saat ADD masuk di kas desa, pertanggung jawabannya ada didesa tersebut. Oleh karena itu menjadi peran inspektorat dalam melakukan pembinaan maupun pengawasan, tentunya melalui koridor dan peraturan yang berlaku, “tambahnya.

Pihaknya menegaskan akan menindak tegas kepada setiap pelaksana di pemerintahan desa, tanpa pandang bulu dan tebang pilih. Sehingga tidak terjadi permasalahan, khususnya berkaitan dengan dugaan penyalah gunaan wewenang dilakukan oleh Kades dan kroninya tersebut disana. Oleh karena itu berharap dapat disegerakan, sebab, itu berhubungan dengan kepentingan masyarakat langsung.

“Apalagi ini adalah aparatnya, maka kami minta cepat diselesaikan. Jangan sampai berlarut-larut permasalahannya, sehingga dapat melebar keranah lainnya,” tukasnya.(efri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

https://www.hariansumatera.com