Pesawaran (HS) – Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Pesawaran dengan tegas menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dengan adanya isu liar terkait perubahan kuota Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK), Senin (14/11/2022).
Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Pesawaran Anca Martha Utama menyatakan, kabar burung tersebut langsung ditepis olehnya, kita seharusnya menelusuri terlebih dahulu dan dicari kebenarannya dengan mekanisme bersurat kepada Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kepegawaian Kependidikan (Setditjend GTK) Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia.
Anca Martha Utama melanjutkan, informasi tersebut memang amat meresahkan, karenanya kami langsung bersurat ke Setditjend GTK mempertanyakan, karena seharusnya apapun informasinya pasti ada surat keterangan secara resmi bukanya melalui telepon seperti isu yang beredar, kata Anca.
Saya berharap kedepannya agar masyarakat tidak panik, dan tidak mudah mempercayai hal-hal tersebut, sebelum adanya pernyataan resmi dari narasumber yang betul-betul bertanggung jawab.
Dinas Pendidikan dan kebudayaan kabupaten Pesawaran saat ini masih menunggu Jawaban resmi dari Kemendikbud, dan kita masih tetap mengacu, dan berpedoman pada apa yang sudah ditetapkan, yakni untuk 91 Guru.
Maka dari itu, saya menghimbau agar masyarakat berhati-hati terhadap informasi yang disebar melalui pesan Whats-App dan Telpon, karena belum tentu kebenarannya.
Faktanya nomor telepon tersebut kini sudah tidak bisa dihubungi kembali, ujarnya.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pesawaran Sunyoto mengatakan, bahwa sudah sejauh ini belum ada yang namanya perubahan kuota ataupun formasi terkait penerimaan PPPK di kabupaten Pesawaran total keseluruhan masih tetap 198 orang, hal ini mengacu pada Surat kemenpan-RB No 782 Tahun 2022 tentang penetapan kebutuhan ASN dilingkungan Pemkab Pesawaran, serta tidak ada yang namanya surat terbaru, terkait perubahan formasi ataupun yang lainnya.
Saya menghimbau, kepada seluruh tenaga honorer yang ingi mengikuti seleksi penerimaan PPPK agar selalu berkordinasi kepada Dinas terkait, jangan sampai terjerumus pada informasi yang tidak jelas (HOAKS), dan kepada masyarakat harus senantiasa bijaksana dalam memahami informasi yang beredar, untuk informasi apapun terkait proses penerimaan CPNS atau PPPk akan disampaikan oleh kemenpan-RB kepada Dinas terkait secara resmi.
Informasi yang beredar melalui telepon tersebut pada sore hingga malam dipastikan hal tersebut merupakan isu liar, mengatas namakan Oknum Setditjen GTK tentang adanya pengoptimalan penempatan bagi tenaga guru honorer P1, dan diminta untuk login serta melanjutkan pendaftaran hingga resume, hal itu tidak dapat dipertanggung jawabkan. Dengan ini kami tegaskan info tersebut kami tidak bertanggung jawab, tandasnya. (Eka)
