Nunggak, Listrik Kantor DPRD Lampura dan Rumah Ketua Dewan Diputus PLN

Bagikan
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KOTABUMI (HS) – Tidak terbayarkannya listrik selama tiga bulan, terhitung dari bulan Maret, April dan Mei 2019, meteran listrik kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Utara dan Rumah Dinas Ketua Dewan diputus oleh pihak PLN, senin (27/05/19).



Rombongan petugas Perusahaan Listrik Negara (PLN) melalui Unit Layanan Pelanggan (ULP) Bumi Nabung, awalnya mendatangi Rumah Dinas Ketua DPRD dan melepas satu unit meteran (termis) listrik yang terpasang.

Kemudian tim petugas PLN menuju Kantor DPRD, disana PLN yang dipimpin Manager ULP Bumi Nabung, Mahajana Mega Patra, melepas tiga termis listrik yang kemudian dibawa ke kantor PLN setempat.



“Rumah Dinas, Kantor DPRD kita putus, karena menunggak tiga bulan dengan nominal diatas Rp55 juta,” jelas Mahajana Mega Patra.

Masih lanjutnya, sebelumnya sudah dilakukan peringatan, namun karena tenggang waktu sampai tanggal 20 Mei 2019 harus segera di eksekusi dan pihak DPRD tetap tidak melakukan pembayaran dengan meminta tempo sampai tanggal 27 Mei 2019, “hingga hari ini tidak juga dibayar maka kita eksekusi.” katanya.

Untuk proses selanjutnya, lanjut Mega, semua meteran listrik akan dibawa kekantor PLN sampai dilunasi semua tunggakan tersebut. Jika sudah lunas akan kembali dipasang. “Nanti kalau sudah dilunasi kita pasang lagi.” pungkasnya.

Menyikapi pemutusan itu, Sekertaris Dewan (Sekwan) ,Adrie,SH.MM, berdalih kalau belum terbayarnya listrik karena masih terkendala di Pemerintah Kabupaten (Pemkab), dalam hal ini Badan Aset dan Pengelola Keuangan stemlat.

“Iya kita ninggalin tiga bulan, alasannya uangnya belum kita tarik. Penarikan inikan ada aturannya.” singkat Adri, Sekwan DPRD Lampura.(*/ef).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

https://www.hariansumatera.com