Lagi Persoalan Realisasi Siltap, Kali Ini di Desa Gunung Besar Lampung Utara

Bagikan
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kotabumi (HS) – Penghasilan tetap (Siltap) perangkat Desa Gunungbesar, Kecamatan Abung Tengah, Lampung Utara (Lampura) pada 2019 lalu belum direalisasikan Kepala Desa (Kades), Fahrul Rozi, selama dua bulan.

Hal ini disampaikan Ketua Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Gunungbesar, Joko, saat dikonfirmasi wartawan, Minggu, 7 Juni 2020, melalui komunikasi via ponsel.

Menurutnya, perangkat desa setempat selama dua bulan belum menerima Siltap untuk tahun 2019, sedangkan Anggaran Dana Desa (ADD) 2019 sudah disalurkan semua oleh Pemerintah Kabupaten Lampura

“Saya juga belum tahu persis permasalahannya kenapa siltap perangkat desa belum direalisasikan. Tapi permasalah itu, berdasarkan informasi, sudah pernah dirapatkan. Namun belum tahu kesimpulannya seperti apa,” ujar Joko.

Hasil informasi yang dihimpun awak media ini, sejumlah warga telah melayangkan surat mosi tidak percaya atas kinerja dan kepemimpinan Kades Gunung Besar, Fahrul Rozi, yang ditujukan pada Plt. Bupati Lampura, Budi Utomo. Dan hal ini juga dibenarkan oleh Ketua BPD setempat.

“Benar, memang sejumlah warga telah memberikan surat pernyataan agar disampaikan langsung ke Plt Bupati Lampura Budi Utomo yang intinya meminta Pemkab. Lampura memberhentikan Kades dari jabatannya,” tambah Joko.

Selain itu, berdasarkan informasi dari warga, istri Kades Gunungbesar selama ini menjabat sebagai bendahara barang. Meski demikian, Joko menyatakan dirinya tidak mengetahui persis akan hal itu, yang diketahuinya istri Kades tersebut sebagai Ketua PKK tingkat desa.

Terpisah, Camat Abung Tengah, Mulyadi, menjelaskan, dirinya sudah melakukan pemanggilan terhadap kades tersebut. Menurut keterangan Kades Gunungbesar, Fahrul Rozi, Siltap perangkat desa yang belum direalisasikan itu dipergunakan untuk penangan Covid-19.

“Seperti disampaikan Kades Fahrul Rozi, Siltap perangkat desa dipakai untuk penanganan Covid-19 dan hal itu sudah disampaikannya kepada perangkat desa, namun tidak ada jawaban apakah siltap itu bisa dipakai atau tidak. Akhirnya, Kades berinisiatif untuk memakai dana yang menjadi hak perangkat desa,” jawab Mulyadi, saat dikonfirmasi wartawan, Minggu, 7 Juni 2020, melalui komunikasi ponsel.

Selain itu, Mulyadi juga akan memanggil Ketua BPD setempat untuk meminta keterangan yerkait permasalahan itu.

“Sebab, bukan hanya Siltap saja, melainkan juga ada masyarakat yang melayangkan surat pernyataan mosi tidak percaya agar kades mengundurkan diri karena dalam pengelolaan serapan Dana Desa (DD) pun tidak ada transparansi,” tutupnya. (ef/di).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

https://www.hariansumatera.com