KSM di Lampung Utara Keluhkan Dana DAK Tahap II Tak Kunjung Keluar, Proyek Dibiayai Utang

Bagikan
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kotabumi (HS) – Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam program sistem penyediaan air minum(SPAM), dan Sistem Pengelolaan Air Limbah(SPAL) di Lampung Utara (Lampura) yang ditangani Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman(Disperkim) terancam melampaui batas waktu yang sudah ditentukan yakni 90 hari kerja, sesuai dengan perjanjian kontrak kerja.

Pasalnya, sejak dicairkannya anggaran 25 persen tahap pertama dan sudah dikerjakan sesuai dengan ketentuan, hingga sebulan kemudian tahap kedua sebesar 40 persen belum bisa dicairkan.

“ Kita sudah kerjakan sesuai dengan ketentuan, bahkan kita juga diminta mencari dana talangan, agar bisa menyelesaikan pembangunan tersebut,” ujar Sekretaris Kelompok Swadaya Masyarakat(KSM) Desa Ajikagungan Kecamatan Abungkunang Mubahir, Kamis(23/9).

Demikian juga dengan administrasi, sudah diselesaikan sesuai dengan petunjuk dari dinas terkait. ”Mereka (pihak dinas, Red) janji terus ke kita. Sehingga kita tidak kuat lagi mencari pinjaman uang lagi (untuk menyelesaikan pembangunan, Red) untuk upah tukang. Bahkan kita juga terhutang di toko matrial,” imbuhnya seraya menyebut pencairan tahap pertama pada pertengahan Agustus.

Mubahir melanjutkan, pihak KSM se Lampura hanya ingin tahu dan mau mencari solusi atas permasalahan terhambatnya pencairan tahap II dari program tersebut sebesar 45 persen.

”Kita cuma mau tanya masalahnya dimana? Kenapa kok sudah sebulan ini belum juga ada kejelasan tahap II ini, sementara para tukang sudah menagih upah. Kalau hutang di toko material, bisa kita amankan. Cuma kalau tukang emang hidupnya dari ongkos kerja,”kata Mubahir seraya menyebut 25 persen tahap pertama cuma untuk pengeboran sumur dan pemasangan pondasi untuk tower air.

“ Sedangkan untuk pembangunan jaringan perpipaan di desa Ajikagungan sejauh 2000 meter. Mungkin tidak bisa diselesaikan dalam satu bulan,”tutupnya.

Sementara Ketua KSM Desa Margorejo Suparman Putra menegaskan, jika permasalahan itu tidak segera ditindaklanjuti, maka KSM penerima bantuan DAK, baik SPAM, SPAL, atau program peningkatan Pamsimas akan ngeluruk ke kantor Disperkim Lampura.

”Tujuannya kita mau mengingatkan waktu yang semakin sempit, terus kami harus bagaimana,”kata dia.

Dia melanjutkan, bukan persoalan ada kepentingan politik, tapi mereka berkeinginan permasalahan itu dapat segera diselesaikan.

”Hingganya kami tidak diserang para tukang, toko material, atau pihak manapun,”pungkanya.

Sementara Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman(Disperkrim) Lampura Erwin Syaputra, S.T., M.M., mengatakan jika pihaknya sudah melakukan kroscek lapangan terkait berbagai program termasuk dalam program SPAM dan SPAL, dan memotivasi agar semua desa penerima manfaat segera menyelesaikan administrasi dalam penyelesaian 25 persen anggaran yang sudah dicairkan.
Pada kenyataanya, ada sejumlah desa penerima manfaat tidak mengikuti intruksi Disperkrim yang sudah disampaikan kepada KSM. Sehingga pencairan tahap kedua menjadi macet.

”Jadi kalau dana DAK APBN itu, aturannya berbasis kinerja. Kalau sudah kelar semua, tahap II dipastikan cair. Belum lagi kesalahan administrasi masing –masing desa yang mengganggu desa lain yang sudah menyelesaikan administrasi,” lanjutnya.

Terkait dengan waktu yang hanya disediakan 90 hari dalam pengerjaaan sistem penyediaan air minum(SPAM), dan Sistem Pengelolaan Air Limbah(SPAL) di Lampung Utara yang sudah mendekati limit.

” Saya cuma menjelaskan masa kerja hanya 90 hari. Lebih lanjut ketika ada masalah kan bisa diselesaikan nanti, ” pungkasnya.(*/ef)

Artikel ini telah terbit di RadarKotabumi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

https://www.hariansumatera.com