KPK RI, Lampung Masuk Zona Merah Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa

Bagikan
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Bandar Lampung (HS),- Lampung masuk “zona merah” soal Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), ujar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sekaligus memberikan warning atau peringatan bagi Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung terkait pengadaan barang dan jasa

Hal tersebut dikemukakan oleh Kepala Satuan Tugas III Unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK Dian Patria, pada saat audiensi di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Senin (01/07/2019).

Dian menjelaskan bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan hal yang sangat penting di setiap daerah.

Meski sudah menggunakan sistem layanan online dalam pengadaan barang dan jasa, Lampung masih banyak intervensi. Sehingga, dia menyebut Lampung masuk zona merah dalam pengadaan barang dan jasa.

“Artinya, bisa saja institusinya baik tetapi praktik di lapangan belum banyak perubahan,” ujar Dian.

Lanjut Dian lagi bahwa juga masih mendapatkan laporan soal intervensi dalam pengadaan barang dan jasa.

“Ini masih kental, baik intervensi ke orang atau sistem, terutama soal proyek di Dinas Pekerjaan Umum,” sebutnya.

Padahal, menurut Dian, KPK sudah mengumpulkan Dinas Pekerjaan Umum se-Provinsi Lampung pada Mei 2019.

“Tapi ternyata sampai Juni kita masih menerima laporan. Terutama intervensi terhadap sistem dengan melakukan peretasan,” jelasnya.

Dianl juga menerangkan dalam proses tender proyek melalui sistem layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) terjadi peretasan.

Contoh, seperti di Lampung Timur dan Tulang Bawang.

“Kami lihat sendiri, sistem yang sudah dikunci, tapi bisa dimasuk vendor lain. Sehingga merubah angka vendor lain, membuat nol, sampai harus menang,” sebutnya.

Karena itu, dia mengatakan pengadaan barang dan jasa di Lampung masuk kategori zona merah.

“Ini sangat penting, makanya saya bilang zona merah itu tadi. Kalau tidak kita selamatkan di sini, bukan tidak mungkin terjadi di daerah lain,” terangnya.

Sementara itu Kepala LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) Roni Dwi Susanto mengaku mendapatkan banyak laporan dari kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

“Sehingga saya minta tim berkolaborasi dengan KPK untuk mengantisipasinya. Karena kami banyak menerima laporan,” sebutnya.

Menurut Roni, standarisasi di Lampung masih terkendala dengan keamanan. Akibatnya mudah ditembus hacker.

“Kondisi ini sangat mudah diintervensi pihak luar. Ada yang sekedar main saja, tapi ada yang sengaja membuat sistem berhenti,” kata Roni

Roni meminta kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengawal.

“Karena bapak ibu sebagai OPD adalah user dari proyek pengadaan barang dan jasa di Lampung,” terangnya.

Tetakhir Roni berharap Lampung bisa menjadi contoh untuk daerah-daerah yang lain dalam memperbaiki sistem.

“Kami ingin membuat Lampung ini menjadi contoh. Ada bahaya tapi bisa ditanggulangi bersama pemerintah daerah,” harapnya. (Meg)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

https://www.hariansumatera.com