Walimurid Resah, Kepala SMA Negeri 3 Tumijajar, Sepihak Tetapkan Pungutan Uang Kenang-Kenangan

Bagikan
  • 17
  •  
  •  
  •  
  •  

Tulangbawang Barat (HS),- Walimurid SMA Negeri 3 Tumijajar, Tiyuh Makarti, Kecamatan Tumijajar, Tulangbawang Barat, resah dan menolak pungutan uang kenangan-kenangan yang dibebankan secara sepihak kepada peserta Ujian Akhir Negara (UAN).

“Sekarang walimurid SMA Negeri-3 Tumijajar resah dan pusing atas kebijakan kepala sekolah tentang pungutan uang kenang-kenangan bagi setiap siswa yang akan ikut Ujian Ahir Nasional (UAN)”, Kamis (21/02/2019).

Menurut beberapa walimurid pungutan uang kenangkenagan itu Rp1,300Jt/siswa. Sebanyak 34 siswa SMAN-3 Tumijajar yang baru kali pertama akan mengikuti Ujian Ahir Nasional (UAN) 2019. 

Munculnya uang kenang-kenagan itu tidak melalui musyawarah, keputusan sepihak dari sekolah. “Apapun alasannya kami menolak, kalau ijasah anak saya ditahan pasti akan adukan ke polisi,” kata salah seorang Walimurid.

Yayat Ketua Komite SMA Negeri-3 Tumijajar, ketika dihubungi membenarkan ada keluhan walimurid, munculnya pungutan uang kenang-kenagan tidak melalui musyawaroh.

Menurut Yayat ketika itu pihaknya diundang sekolahan, lalu menerima beberapa lembar kertas dari sekolah, diantaranya isi kertas itu sudah tertulis rincian rencana pembangunan, diantaranya tertulis besaran uang kenang-kenangan Rp1,300Jt/murid.

Menurutnya sebaiknya pungutan itu ditunda dan dimusyawarahkan terlebih dulu, agar tidak menimbulkan protes.

Sementara Surati Kepala SMA Negeri-3 Tumijajar ketika dihubungi mengatakan,  pungutan uang kenang kenangan itu sudah melalui musyawarah bersama walimurid, Dana yang terkumpul itu untuk membangun sekolah diantaranya membuat pagar.

Jadi kata Surati tidak benar uang kenang-kenangan itu tidak melalui musyawarah. Surati meminta jangan disalah artikan uang itu bukan untuk kenang kenangan guru dan kepala sekolah.

Surati meminta sebaiknya walimurid yang merasa keberatan bisa datang kesekolahan, nanti akan mendapat penjelasan secara rinci kegunaan uang itu.

Kepala Tiyuh Makarti Edi sangat menyesalkan munculnya istilah uang kenang-kenangan,  pembangunan pagar sekolah bukan tanggung jawab walimurid, pembangunan sekolah Negeri tanggung jawab pemerintah, kecuali sekolahan swasta. (gun)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

https://www.hariansumatera.com