Kenapa Kepala Sekolah Mesti Setor untuk Cairkan DAK Disdik Lampung Utara?

Bagikan
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KOTABUMI (HS) – Proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara, tahun 2019 diduga bermasalah. Proyek yang diperuntukkan sebagai sarana prasarana penunjang fisik pendidikan sekolah TK, SD, dan SMP tersebut diduga ‘bocor’. disunat oknum di Dinas Pendidikan setempat. Senin, (30/12/19).

DAK Tahun 2019 Diknas Lampura sebesar Rp21 Miliar. Diperuntukkan untuk 85 sekolah baik untuk 6 TK, 70 SD dan 8 SMP dan 1 untuk sanggar belajar. Dari 85 hanya 83 yang mengerjakan. Sedangkan 2 sekolah gagal mengerjakan dan kembali ke kas daerah.

Setali tiga uang proyek DAK Lampung Utara 2019. Selain ada indikasi kerugian negara, dalam pelaksanaan juga diduga melanggar juklak dan juknis pelaksanaan DAK itu sendiri.

PLT Kadis Dinas Pendidikan yang juga Asisten Bidang Pembangunan Kabupaten Lampura Toto Sumedi saat dikonfirmasi di ruangannya menyesalkan adanya pemberitaan seputar Dana DAK 2019 tersebut, ia pun telah mengingatkan para bawahannya untuk berkerja sesuai aturan.

“Mereka semua yang mengurus. Mereka sekarang banyak yang mumet. Kenapa mengapa berita itu harus naik,” sesalnya saat ditemui di ruang kerjanya sekretariat pemkab Lampura, Jumat yang lalu (27/12/19).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, para kepala sekolah penerima DAK 2019 diwajibkan untuk memberikan setoran uang sebesar 12,5 sampai dengan 15 persen dari plafon anggaran masing-masing sekolah.

Kutipan uang tidak resmi itu diberikan kepsek setiap dalam proses pencairan. Pada proses pencairan awal atau tahap pertama para kepsek memberikan setoran sebesar 5 persen. Dan untuk termin kedua dan ketiga para kepsek juga memberikan sisa permintaan sebesar 10 persen. Jika di total maka genap jadi 15 persen.

“Kami wajib menyerahkan setoran itu. Jika tidak, ada konsekuensinya,” ujar salah seorang kepala sekolah yang enggan di sebutkan namanya, Jumat yang lalu (27/12/19).

Selain mengutip setoran dari para kepsek, banyak pula sekolah yang dikerjakan oleh pihak ketiga. Dengan alasan kepala tukang.

“Kalau dikerjakan pihak lain, sudah pasti mengambil untung. Kalau untungnya 20 persen maka kerjaannya kurang bermutu, kualitasnya asal,” terangnya.

“Kami para kepsek ini seperti sapi perahan. Resiko ada di kami. Selain wajib memberikan sejumlah uang. Juga pekerjaan di kerjakan oleh orang lain. Jika nanti bermasalah kami pasti di panggil pihak penegak hukum,” Terangnya.(*/ef).

/IMG-20210331-WA0003_copy_640x513.jpg

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

https://www.hariansumatera.com