Kasus Yogi, Pengacara Minta Polisi Tingkatkan Kasus ke Penyidikan

Bagikan

Kotabumi (HS)-Tim Penasihat Hukum Keluarga Almarhum Yogi Andhika mendesak pihak Kepolisian Resort (Polres) Lampung Utara (Lampura) untuk segera menindaklanjuti hasil penyelidikan dengan meningkatkan statusnya menjadi penyidikan terhadap peristiwa pidana penganiayaan berakibat kematian yang menimpa kliennya.

Hal ini disampaikan Rudi Hermanto, SH, MH, CLA, Penasihat Hukum Keluarga almarhum Yogi Andhika, Kamis, (19/04/18).

Dijelaskan Rudi, proses autopsi sepekan lalu seharusnya sudah melengkapi bukti-bukti yang cukup untuk menetapkan oknum-oknum yang diduga sebagai pelaku pembunuhan tersebut sekaligus motifnya.

“Kita berharap dalam 1-2 hari ini sudah bisa diketahui perkembangan hasil penyelidikan oleh Polres Lampung Utara,” kata Rudi Hermanto.

Ditambahkan lebih lanjut, dengan demikian hasil penyelidikan itu segera meningkat ke tahap penyidikan. “Dari sini diharapkan mereka yang diduga pelaku pembunuhan dapat diungkap cepat,” tuturnya seraya mengatakan sesungguhnya tidak relevan jika kasus ini lamban diungkap penyidik hanya dengan alasan bahwa peristiwa pidana ini sudah terjadi 7 bulan silam.

“Bagaimana pun ini delik pidana biasa dan bukan delik aduan sehingga sepanjang sudah ada bukti-bukti permulaan yang cukup maka Polres Lampura semestinya sudah bisa meningkatkan status ke penyidikan,” tegas Rudi.

Meskipun demikian pihak keluarga korban dan Penasihat Hukumnya tetap menghormati sikap kehati-hatian polisi dalam menyingkap tabir tentang siapa pelaku dan motif pembunuhan ini.

“Oleh karena itu diharapkan agar masyarakat pendamba keadilan agar mencermati seluruh rangkaian proses penegakan hukum terhadap kasus yg menggemparkan ini,” imbau Rudi Hermanto.

Andaikan nanti kepolisian menemukan indikasi bahwa mereka yang diduga pelaku atau penyuruh tindak pidana penganiayaan ini adalah tokoh publik atau siapapun maka diberlakukan prinsip equality before the law (persamaan di muka hukum).

“Artinya, siapapun dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya. Jika tidak, maka proses penegakan hukum di negeri ini terus tercoreng akibat praktek diskriminasi dan ‘tebang pilih’,” pungkas Rudi Hermanto. (ef/di)

https://www.hariansumatera.com