Inspektorat Lampung Utara Segera Bedah Dugaan Mark Up Anggaran di Sekretariat DPRD

Bagikan
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kotabumi (HS) – Dalam waktu dekat Inspektorat Lampung Utara akan segera melakukan pemeriksaan dan audit terkait dugaan penggelembungan anggaran (Mark up) pada kegiatan di Sekretariat DPRD Lampung Utara yang meliputi biaya anggaran perjalanan dinas, sewa sound sistem dan belanja makan minum (snack), serta kejanggalan kewenangan PA dan KPA.

Kepala Inspektorat Lampung Utara yang diwakilkan Irbanwil III, Imam Sampurna, saat dikonfirmasi via sambungan telepon mengatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan pengawasan, pemeriksaan serta mengaudit atas dugaan Mark Up Anggaran disekertariatan DPRD Lampura.Senin (05/07/21).

“Kami sudah jadwalkan, kalau tidak salah jadwal yang sudah tersusun untuk pengawasan DPRD dibulan tujuh ini” kata Imam, Irbanwil III Inspektorat lampura.

Lebih lanjut Imam menjelaskan, bahwa Irban III memang telah menyusun dan menjadwalkan seluruhnya baik dari tingkat skpd, kecamatan terus sampai tingkat bawah (Desa).

“Semua sudah tersusun dan terjadwal kan, semua skpd, kecamatan sampai kedesa memang sudah kita susun, khususnya Dprd karena sudah viralnya berita dugaan Mark Up dalam bulan ini kita lakukan pengawasan dan pemeriksaan sesuai jadwal” Tuturnya.

Langkah apa yang akan di lakukan Inspektorat lanjut Imam, bila tim menemukan atas dugaan Mark Up serta mekanisme yang tidak sesuai antara Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ketidak sesuain barang maka pihaknya akan berkoordinasi kepada pimpinan (Bupati).

“Apapun hasil audit atau pemeriksaan ini akan kita sampaikan ke pimpinan, karena inikan sifatnya rekomendasi, maka kemudian akan kita disampaikan kepada Pimpinan (Bupati), tanpa harus ikut campur mekanisme teknisnya, bila ditemukan ada unsur pidana maka aparat penegak hukum lah (APH) yang berwenang” Tukasnya

Imam kembali menegaskan bahwa Inspektorat akan respon secepatnya permasalahan di sekertariatan DPRD Lampura.bila nantinya ditemukan penyimpangan akan melakukan sesuai mekanisme.

“Inspektorat akan responsif, segera melakukan mekanisme pengawasan secara internal agar persoalan ini dapat diketahui apakah ada dugaan penyimpangan atau tidak, bila ada penyimpangan pihak kejaksaan dan kepolisian nantinya yang akan memproses sesuai mekanisme hukum” Tukas Imam.(Efri).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

https://www.hariansumatera.com