Implikasi Kekosongan Jabatan Wakil Bupati atas Jalannya Roda Pemerintahan Lampung Utara

Bagikan
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Opini oleh Efri Antoni

Kotabumi (HS) – Kabupaten Lampung Utara merupakan salah satu kabupaten tertua di Provinsi Lampung.
Belum genap 1 tahun masa pemerintahan bupati terpilih Agung Ilmu Mangkunegara dan Wakil bupati Budi Utomo memimpin Kabupaten Lampura, duet pasangan ini harus kandas diawal perjalanan.

Hal ini diakibatkan oleh musibah Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati terpilih Agung Ilmu Mangkunegara, Dengan pasca kejadian itu tentu jabatan Bupati yang kosong di emban oleh wakilnya Budi Utomo yang dilantik menjadi Bupati menggantikan Agung Ilmu Mangkunegara, Otomatis jabatan Wakil Bupati mengalami kekosongan.

Kekosongan jabatan wakil kepala daerah (Wabup) yang saat ini terjadi di kabupaten Lampung Utara memberikan dampak terhadap pemerintahan karena tugas pemerintahan yang terkesan jalan pincang serta banyak program serta terobosan yang musti di ambil tidak terlaksana.

/iklan-bpkad-lu.jpg

Roda pemerintahan terkesan pincang

Terlebih pada saat ini tidak ada kejelasan tentang pengisian kekosongan wakil bupati yang telah berlangsung lama.

Artinya ini harus dilakukan dengan cara memperhatikan aturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian melihat penerapan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut di lapangan.

Kekosongan jabatan wakil bupati yang terjadi di kabupaten Lampung Utara, memberikan beban kerja yang lebih besar kepada Bupati Lampura dalam memimpin pemerintah daerah serta membuat pemerintah kabupaten sulit meningkatkan kinerja dan bersaing dengan pemerintah daerah lain dalam tantangan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan dihadapi di masa ini dan yang akan datang.

Kekosongan jabatan wakil bupati yang terjadi selama lebih kurang 2 tahun diakibatkan oleh lambatnya mekanime pemilihan oleh DPRD setempat karena berbagai faktor baik Tatib maupun pembentukan Badan Musyawarah, sehingga penyusunan rancangan tata tertib pemilihan wakil bupati sangat lambat dilaksanakan atau mungkin ada peraturan daerah yang harus diselesaikan.@

  • Penulis adalah jurnalis dan pemerhati sosial, tinggal di Kotabumi, Lampung Utara

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

https://www.hariansumatera.com