Hipdes Minta DPRD Fasilitasi Hearing Pengembalian Dana Desa

Bagikan
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kotabumi (HS) – Himpunan Pemuda Desa (HIPDES) Kabupaten Lampung Utara, meminta DPRD memanggil pengurus APDESI, DPMPD, Lampung Utara dan Lembaga Pengelola Pelatihan Kepala Desa untuk rapat dengar pendapat terkait ketidakjelasan pengembalian setoran dana desa sebesar Rp10.000.000 per desa dari sekitar 120 desa. Diketahui rencana kegiatan sengaja dibatalkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tanpa alasan yang jelas.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya pihak legislatif DPRD Kabupaten Lampung Utara berhak untuk turut serta kawal pembangunan di seluruh desa se-Lampung Utara, jangan hanya terfokus pada tingkat kabupaten saja, ini masalah hak pemerintah desa dan kepentingan masyarakat seluruh desa, kata Ade Chandra, Ketum HIPDES Lampura.

Masih kata Ade Chandra, hari ini selaku pemuda desa sangat berterimakasih kepada pemerintah pusat sampai daerah atas adanya peningkatan jumlah dana untuk desa baik DD dan ADD yang sangat fantastis besaran jumlahnya mencapai 800 jt – 1 miliar perdesa di ukur dari jumlah penduduk,kondisi geografis dan tingkat kemiskinan tertuang dalam UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Namun fakta obyektif hari ini realisasi penggunaan Dana Desa khusus di Lampung Utara masih sangat lemah dan minim peran pengawasan baik dari tingkat desa seperti BPD dan kabupaten pihak Legislatif tersendiri tidak jelas pungsinya untuk mengkawal langkah langkang strategis pembangunan dan penggunaan dana desa oleh pemerintah desa, sehingga bermunculan masalah contohnya setiap kegiatan pelatihan pemerintah desa selalu di campuri oleh APDESI dan DPMPD kabupaten di indikasi hanya mencari keuntungan bukan keberhasilan suatu kegiatan.

Ditambah lagi pihak kepolisiaan dan kejaksaan lampung utara seakan tidak berdaya dalam melihat beberapa masalah terkait dana desa di lampung utara ,apakah hukum di lampura hari ini berdasarkan like dis like ,persekawanan ataukah bisnis management antara pungsional birokarasi.

Maka harapan kami selaku bagian dari Control Sosial terhadap pembangunan desa selampung utara,pihak DPRD dapat lakukan tindakan Progresif demi kemajuan dan keberhasilan pembangunan desa di kabupaten lampung utara yang sangat kita banggakan.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

https://www.hariansumatera.com