Faktor Ekonomi Picu Banyaknya Perceraian di Kabupaten Tanggamus

Bagikan
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kota Agung (HS) – Faktor Ekonomi pemicu tingginya angka perceraian di kabupaten Tanggamus hingga mencapai 931 perkara yang tercatat sampai Oktober 2019 di Pengadilan Agama Kelas 1 B Kabupaten Tanggamus, didominasi oleh pasangan muda usia antara 21-30 tahun

Dari jumlah 931 perkara terbanyak pengajuan gugatan cerai dari pihàk istri sebanyak 631 perkara, sisanya adalah izin poligami, dispensasi kawin. Adapun faktor penyebab perceraian diantaranya karna cemburu 196 perkara, faktor ekonomi 365 perkara, kemudian tidak harmonis 269 perkara, kurangnya tanggung jawab 57 perkara, dan data terendah dari faktor kerisis moral 36 perkara. pembatalan perkawinan dan cerai talak. Dari sekian banyak perkara yang masuk, perkara yang diputus atau inkrah oleh Pengadilan Agama sebanyak 895 perkara.

Menurut data perkara yang dihimpun oleh pengadilan agama kabupaten tanggamus per Oktober 2019, Drs H Asrori S.H,. M.H mengatakan ke tim hariansumatera.com mengalami penurunan dari tahun-tahun kemarin

“untuk tahun 2018 kita terima 1725 perkara dan yang putus 1728 perkara. Kalau ditahun 2019 per Oktober kemarin kita menerima 931 perkara dan yang putus 895. Penurunan angka perceraian di kabupaten Tanggamus di tahun 2019, karena kabupaten Pringsewu telah memiliki Pengadilan Agama sendiri, sehingga bukan kewenangan wilayah hukum kita lagi kabupaten pringsewu. per Oktober ini baru 931 perkara kita perkirakan sampai dengan akhir tahun 2019 mecapai diatas 1000 perkara yang diterim Pengadilan Agama kabupaten Tanggamus”, Ungkap H. Asrori.

Dari laporan bulanan yang dibuat Panitera Mudakum, Faktor yang memicu hancurnya hubungan suami istri disebabkan oleh tiga faktor:

Pertama karna masalah ekonomi ini yang sangat dominan,

Kedua masalah KDRT ( kekerasan dalam rumah tangga),

Ketiga karna penghianatan dalam hubungan suami istri artinya ada salah satu diantara mereka yang selingkuh”.terangnya.

Lanjutnya, Sesungguhnya bila kita sosialisasi akan lebih banyak karna nyatanya dimasyarakat itu banyak cerai dibawah tangan ini lebih banyak. Misalnya ada perkara isbad nikah jadi ada yang menikah itu dibawah tangan tidak mempunyai surat nikah atau akta nikah. Upaya mengurangi pernikahan di bawah tangan Pengadilan Agama kabupaten Tanggamus, sejak 2 tahun ini telah bekerja sama dengan pemerintah daerah, bahkan telah simasukkan di APBD kabupaten Tanggamus.

“Nah ini kita kerja sama dengan Pemda Tanggamus sudah dua tahun ini masuk dalam APBD 2018. Tahun ini 200 pasang yang akan kita bantu sidang Isbat Nikah pada tanggal 14 dan tanggal 21 November 2019, bayangkan saja itu sudah 200 perkara, Pengadilan Agama dan Pemda Tanggamus secara bertahap setiap tahun. Bahkan tahun 2020 sudah dianggarkan dalam APBD pemda Tanggamus 330 perkara jadi banyak perkara itu”.

Tidak hanya sampai disitu saja, Ketua Hakim menghimbau jika pasangan suami istri ingin mengurus perkaranya, agar tidak melalui calo-calo, lebih baik urus secara langsung karna itu tidak sulit.

“Demikian juga masalah cerai dibawah tangan kalau kita sosialisasikan kemasyarakat bahwa cerai itu tidak susah, biayanya itu murah, prosedurnya juga tidak berbelit-belit. Cuma kebanyakan masyarakat ini, melalui para calo-calo, sehingga biayanya lebih tinggi cara pengurusan mereka berbelit-belit. Kalau langsung kita layani dengan prinsif, perdilan segera ada cepat, dan biaya ringan”. Pungkasnya (riz)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

https://www.hariansumatera.com