Kunjungan Kerja Komisi I dan Komisi IV DPRD Kabupaten Tanggamus

Bagikan
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KUNJUNGAN KERJA
KOMISI I DAN KOMISI IV
DPRD KABUPATEN TANGGAMUS

Komisi I  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanggamus lakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan-RB) di Jakarta pada Kamis (23-1-2020)

             Kunjungan Kerja Komisi I tersebut terkait dengan belum diterbitkannya Surat Keputusan (SK) dari Kemenpan RB kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hasil seleksi tahun 2019 yang sudah dinyatakan lulus.

            Menurut  Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tanggamus Buyung Zainudin, SE, “konsultasi ini sangat penting dan mendesak karena harus ada kejelasan mengenai masalah PPPK, agar mereka mendapatkan hak atas statusnya” kata politisi PDIP itu.

            Buyung menjelaskan, formasi PPPK rekruten tahun 2019, yang dinyatakan lulus seleksi sebanyak 187 orang, dengan rincian 108 Guru dan 79 Penyuluh Pertanian. “Mereka belum mendapatkan Surat Keputusan (SK) sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).” jelasnya.

            Dari sisi anggaran, lanjut Buyung, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Tanggamus siap menganggarkan apabila pemerintah pusat  sudah mengeluarkan SK bagi PPPK yang telah dinyatakan lulus seleksi tersebut.

            Sementara itu, Deputi SDM Aparatur Widaryati Hestiartih menjelaskan, masalah SK yang belum terbit dikarenakan masih menunggu pembahasan dengan kementerian terkait.

“Mohon Bersabar dan berdoa kepada teman-teman di Daerah, saat ini kami masih dalam pembahasan terkait SK Para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Secepatnya kami akan menerbitkan SK.” Ujarnya.

            Sebelumnya pada tanggal 1 November 2019 Forum Honorer P3K Kabupaten Tanggamus telah mendatangi Gedung DPRD Kab. Tanggamus guna menyampaikan aspirasi dan keluhannya terkait dengan kejelasan nasib Honorer P3K (Guru) dan P3K Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yg dinyatakan lulus saat seleksi penerimaan P3K beberapa waktu yang lalu.

       

            Ditempat yang berbeda Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanggamus  juga melaksanakan kunjungan kerjanya dengan mendatangi Dinas Pariwisata dan ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta, Kamis (23/1).

            Kunjungan Pimpinan dan Anggota Komisi IV ini terkait dengan pengembangan dan pembangunan destinasi wisata serta kebudayaan dan pembinaan masyarakat milenial.

            Rombongan yang dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Tanggamus Tedi Kurniawan, SE disambut langsung oleh Ibu Sinta selaku Perwakilan Dari Dinas Pariwisata dan ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta.

            Dalam sesi konsultasi disampaikan bahwa  Dinas Pariwisata dan ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta telah banyak melakukan inovasi dalam strategi kepariwisataan, seperti memperindah jalan-jalan utama di Ibu Kota,  menyediakan paket-paket wisata. Serta melibatkan masyarakat dalam pengelolaan tempat-tempat wisata.

            Salah satu anggota Komisi IV DPRD Tanggamus yang turut hadir dalam kesempatan tersebut Zulqi Kurniawan, S.E Menyampaikan bahwa nantinya hasil konsultasi ini akan menjadi referensi kami anggota DPRD dalam memberikan masukan dan pemikiran guna meningkatkan sektor Pariwisata di Tanggamus.

           Melanjutkan kunjungannya anggota Komisi IV mendatangi Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Kunjungan ini terkait dengan mengkonsultasikan bagaimana  cara penanganan  serta hak-hak  serta pelayanan dasar  yang dapat diberikan bagi para penyandang disabilitas.

          Dijelaskan oleh pihak Dinas Sosial bahwa  dalam penanganan bagi para penyandang disabilitas , baik penanganan kesehatan maupun pelayanan dasar lainnya harus diberikan secara tepat sasaran dan tidak bertele-tele. Kemudian nantinya di Provinsi DKI Jakarta setiap penyandang disabilitas akan mendapatkan uang sejumlah Rp 300.000/bulan dan ditransfer langsung ke rekening yang bersangkutan. Serta untuk Lansia mendapatkan uang sejumlah Rp.600.000/bulan.   untuk rehabilitasi sosial dasar di dalam panti itu menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten/Kota, sedangkan untuk rehabilitasi sosial dasar dalam panti menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi. (Adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

https://www.hariansumatera.com