Dugaan Hate Speech Cabup Lampura Distop, Pelapor: Janggal!

Bagikan
  • 81
  •  
  •  
  •  
  •  

Kotabumi (HS) – Penghentian proses dugaan ujaran kebencian (hate speech) yang dilakukan calon bupati nomor urut 3 Agung Ilmu Mangkunegara, mengusik rasa keadilan warga Lampura, khususnya bagi Apri Sabak selaku pelapor. Dia menilai Panwaslu mengumumkan penghentian pemeriksaan sebelum melakukan klarifikasi terhadap terlapor, mendengarkan keterangan saksi ahli dan saksi-saksi yang berkaitan dengan persoalan tersebut.

“Sangat janggal mengapa Panwaslu begitu cepat mengambil kesimpulan, sementara terlapor saja belum dimintai keterangan,” ujar Apri Sabak, (18/3/18).

Sebagai pelapor, kata Apri Sabak, dirinya beserta masyarakat Desa Margo Rejo, Kecamatan Kotabumi Utara, tentu saja sangat kaget dengan kesimpulan Panwaslu itu. Sebab sebelumnya, Panwaslu telah memintanya membawa bukti-bukti dan menghadirkan saksi-saksi. Panwaslu juga terlihat melakukan pemanggilan terhadap terlapor hingga mendatangi kediaman terlapor, lantaran terlapor tidak juga hadir hingga panggilan ketiga.

“Bukannya mengambil tindakan tegas terhadap pelecehan institusi yang dilakukan terlapor, tetapi malahan menghentikan pemeriksaan,” kata Apri.

Sementara itu praktisi hukum Lampura, Samsi Eka Putra, SH, menilai sikap Panwaslu sangat aneh dan janggal.  Alasan penghentian pemeriksaan karena berdasarkan kajian bahwa keterangan pelapor yang ada dalam rekaman hanya sebatas gambaran umum tanpa ada subyek yang jelas. Sehingga, persoalan ini tidak bisa ditindaklanjuti dan tidak memenuhi unsur sesuai dengan yang termaktub dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, khususnya pasal 69 huruf b dan pasal 187 ayat (2). “Kajian hukum itu baru dapat dilakukan, setelah meminta keterangan dari pelapor, terlapor, saksi-saksi termasuk saksi ahli bahasa dan ahli hukum,  atas peristiwa yang dilaporkan, bukan melakukan kajian sendiri atas sebuah pasal,” jelas Samsi.

Menurut Samsi, dalam persoalan ini ada peristiwa hukum yang dilaporkan. Ini yang harus masuk dalam kajian hukum. Tentu saja peristiwa itu harus ditelusuri terlebih dahulu dengan meminta keterangan pihak terkait. Kemudian baru melakukan kajian terhadap pasal yang mungkin dilanggar. Untuk itu perlu saksi ahli, baik itu ahli bahasa maupun ahli hukum. Sebab Panwaslu kompetensinya bukan membedah pasal-pasal hukum. “Tidak boleh membedah pasal atau aturan secara sepihak seperti itu, kemudian lantas menyimpulkan bahwa unsur tidak terpenuhi, Ini sangat keliru,” tegasnya.

Ketua Panwaslu Lampura, Zainal Bahtiar, yang juga Koordinator Sentra Gakkumdu, menyatakan laporan atas dugaan ujaran kebencian tidak dapat ditindaklanjuti ke tingkat penyidikan karena tidak memenuhi unsur yang tertuang dalam Undang-Undang Pemilu Kepala Daerah. “Untuk kedua kalinya, Gakkumdu telah melakukan kajian dan telaah atas laporan salah seorang warga di Desa Margorejo terkait dugaan ujaran kebencian yang dilakukan salah satu calon bupati. Setelah kami bahas dengan masing-masing unsur Gakkumdu (jaksa, polisi, dan Panwas) serta memaparkan kajiannya, ternyata dalam keterangan pelapor yang ada dalam rekaman hanya sebatas gambaran umum tanpa ada subyek yang jelas. Sehingga, persoalan ini tidak bisa ditindaklanjuti dan tidak memenuhi unsur sesuai Undang-Undang,” terang Zainal. (efri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

https://www.hariansumatera.com