DPRD Tanggamus Gelar Paripurna Penyampaian Ranperda dan Penandatanganan Mou Propemperda

Bagikan
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanggamus menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian 4 (empat) buah Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) Kabupaten Tanggamus dan Penandatanganan MoU perubahan Program Pembentukan peraturan Daerah (PROPEMPERDA) tahun anggaran 2020, kemudian pada agenda paripurna selanjutnya adalah penyampaian rancangan KUPA-PPAS perubahan APBD Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020 Selasa (25/8).

Rapat Paripurna dilaksanakan di ruang rapat utama gedung DPRD Kab. Tanggamus dengan memperhatikan protokol kesehatan seperti pengukuran suhu tubuh, pengaturan jarak tempat duduk dan memakai masker. Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus Heri Agus Setiawan, S.Sos didampingi oleh Wakil Ketua I Irwandi Suralaga, S.Ag, Wakil Ketua II Tedi Kurniawan, SE, Wakil Ketua III Kurnain, S.IP, dan 38 Anggota DPRD, dari pihak Eksekutif dihadiri oleh Bupati Tanggamus Hj. Dewi Handajani, SE., MM, Wakil Bupati Hi.AM. Syafi;i, S.Ag, Jajaran Forkopimda Kab. Tanggamus, Kepala OPD dan Para Camat.

Agenda Rapat Paripurna yang pertama merupakan tindak lanjut dari surat yang dikirim oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus dengan No : 188.34/5769/08/2020 tanggal 12 Agustus 2020 perihal penyampaian nota pengantar rancangan peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus kepada DPRD untuk selanjutnya dibahas dan disetujui oleh DPRD.

Dalam sambutannya dihadapan para Anggota DPRD Wakil Bupati Tanggamus Hi.AM. Syafi;i, S.Ag menyampaikan bahwa Peraturan Daerah merupakan peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk dengan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah.

Mengingat betapa pentingnya penyususnan Peraturan Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan otonomi daerah, dengan demikian kedudukan peraturan daerah dalam tatanan peraturan hukum nasional telah diakui. Terkait hal tersebut maka diperlukan penetapan kebijakan daerah untuk menjadi pedoman. Adapun 4 (empat) buah Ranperda inisiatif Eksekutif tersebut adalah :
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Badan Hippun Pemekonan (BHP).

Hal ini dirasa perlu dilakukan karena dengan berlakunya Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka untuk memberi kepastian hukum terhadap keterwakilan anggota BHP sebagai lembaga di Pekon, Maka peraturan daerah nomor 08 tahun 2015 tentang Badan Hippun Pemekonan, perlu disesuaikan dengan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016.

Selanjutnya adalah Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Wakil Bupati dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang potensial untuk membiayai pembangunan daerah, sejak diundangkan tahun 2012 melalui perda Nomor 14 tahun 2012 dopandang sudah tidak sesuai dengan kondisi perkembangan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan investasi di Kabupaten Tanggamus, sehingga perlu adanya perubahan tarif pajak sebagaimana diatur dalam pasal 06 peraturan daerah kabupaten Tanggamus nomor 14 Tahun 2012 tentang pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan. Perubahan tarif ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi karena masih dalam batas yang diperkenankan dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah.

Kemudian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Tentang Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Tanggamus. perlu adanya sebuah Perda, dikarenakan permasalahan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Tanggamus semakin kompleks dan semakin berat. Daya dukung lingkungan semakin menurun, tingkat kepadatan penduduk semakin tinggi dan rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap lingkungan sehingga meningkatkan potensi bencana alam seperti banjir dan longsor. Sehingga diperlukan kejelasan arah kebijakan dalam pengendalian lingkungan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan.

Yang terakhir adalah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanggamus Pada Perseroan Terbatas Tahun Anggaran 2020. Sesuai dengan ketentuan pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 01 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara bahwa dalam setiap penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan, baik perusahaan Negara, daerah atau Swasta harus ditetapkan dengan Peraturan daerah.

Dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati Tanggamus Hi.AM. Syafi;i, S.Ag menyampaikan bahwa dalam penyusunan ranperda tersebut telah mempertimbangkan berbagai aspek namun tetap diperlukan masukan dan saran dari anggota Dewan demi sempurnanya produk hukum yang dihasilkan sehingga dapat memberikan manfaat bagi pembangunan daerah di Bumi Begawi Jejama. Menutup sambutannya Wabup menyampaikan apresiasi kepada DPRD kab. tanggamus atas diterimanya Nota pengantar penyampaian 4 (empat) buah Ranperda untuk kemudian dibahas menjadi peraturan daerah Kab. Tanggamus.

Rapat paripurna kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara kesepakatan bersama(MoU) antara Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Tanggamus tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Kabupaten Tanggamus Tahun 2020. Hal ini berdasarkan Surat yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus dengan Nomor : 188.34/5582/08/2020 tanggal 4 Agustus 2020 perihal usulan perubahan dan penambahan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Tanggamus tahun 2020. Adapun 10 (sepuluh) usulan perubahan dan penambahan program pembentukan peraturan daerah Kab. Tanggamus tahun 2020 prakarsa eksekutif tersebut adalah :

  1. Perda tentang Penetapan Rencana perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup (RPPLH) Kab. Taggaus
  2. Perda perubahan atas Perda Kab. Tanggamus Nomor 8 tahun 2015 tentang Badan Hippun Pemekonan (BHP)
  3. Perda tentang perubahan atas Perda Nomor 14 tahun 2012 tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
  4. Perda tetang rencana detail tata ruang (RDTR) Kecamatan Gisting skala OSS (Online Single Submission)
  5. Perda tentang perubahan rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) Kabupaten Tangamus
  6. Perda tentang perubahan atas perda Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
  7. Perda tentang perubahan kedua atas peraturan Daerah Kab. Tanggamus Nomor 08 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Taanggamus
  8. Perda tentang perubahan kedua atas perda Kabupaten Tanggamus Nomor 3 tahun 2013 tentang retribusi pemakaian kekayaan Daerah
  9. Perda Kab. Tanggamus Tentang penambahan penyertaan modal pemerintah Kab. Tanggamus pada Perseroan Terbatas Bank Lampung.
  10. Perda tentang perubahan atas perda Kab. Tanggamus Nomor 03 tahun 2014 tentang pasar

Pada agenda paripurna selanjutnya adalah penyampaian rancangan KUPA-PPAS perubahan APBD Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020. Sebelumnya Bupati melalui surat dengan Nomor : 050/5979/37/2020 perihal penyampaian Rancangan KUPA dan PPAS-P Perubahan APBD Kabupaten Tanggamus TA 2020 telah menyampaikan permohonan kepada Anggota DPRD Tanggamus untuk dapat membahas rancangan KUPA dan PPAS-P.
Bupati Tanggamus dalam sambutannya dikesempatan tersebut menyampaikan bahwa penyusunan KUPA dan PPAS-P Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020 ini dilakukan berlandaskan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2020, dimana dalam dokumen perubahan RKPD tersebut dinyatakan bahwa tema pembangunan Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 adalah “Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan penanggulangan Kemiskinan Untuk Pertumbuhan yang Berkuaitas” tema pembangunan ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2020 dan dalam perjalanannya mucul pandemi Covid-19 sehingga dilakukan beberapa penyesuaian
Melanjutkan sambutannya Bupati Tanggamus Hj. Dewi Handajani, SE.,M.M menyampaikan bahwa sejalan dengan tema dan prioritas pembangunan 2020 maka disusunlah rancangan KUPA dan PPAS-P tahun 2020 dengan ringkasan sebagai berikut :

  1. Pendapatan daerah Kab. Tanggamus tahun 2020 diproyeksi mengalami perubahan dari semula 1,92 Triliun Rupiah menjadi 1,73 Triliun Rupiah atau berkurang sebesar 183,52 Miliar Rupiah. Penururnan disebabkan adanya efisiensi oleh pemerintah pusat terhadap transfer ke daerah dan dana desa dan perubahan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisikk dan Non Fisik.
  2. Belanja Daerah Kab. Tanggamus Tahun 2020 Mengalami Perubahan dari 1,92 Triliun Rupiah menjadi 1,78 Triliun Rupiah atau berkurang sebesar 131,16 Miliar Rupiah terdiri dari
    • Belanja Tidak Langsung Naik sebesar 12,62 Miliar Rupiah dari semula 1,12 Triliun Rupiah menjadi 1,13 Triliun rupiah
    • Belanja Langsung mengalami penurunan sebesar 143,78 Miliar Rupiah dari semula 798,84 Miliar Rupiah menjadi 655,06 Miliar Rupiah
  3. Pembiayaan Daerah Kabupate Tanggamus tahun 2020 secara totl sebesar 50,56 Miliar Rupiah dari semula negatif 1,8 Miliar Rupiah atau meningkat sebesar 52,36 Miliar Rupiah yang merupakan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya berdasarkan audit BPK.
    Masih dalam sambutannya Bupati menyampaikan bahwa dampak yang disebabkan oleh Pandemi covid-19 khususnya bagi Kab. Tanggamus mengakibatkan dampak yang besar terhadap perekonomian daerah diantaranya menurunnya konsumsi rumah tangga atau daya beli yang merupakan penopang 60% sektor perekonoommian, adanya ketidakpastian dalam dunia investasi dan dunia usaha dan menurunnya harga komoditas produk unggulan.
    Berdasarkan kondisi tersebut maka sasaran makro pada perubahan RKPD Kabupaten Tanggamus tahun 2020 juga ikut mengalami perubahan. Adapun kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus dimasa pandemi Covid-19 adalah melakukan Re-alokasi dan refocusing anggaran untuk penanggulangan dampak Covid-19 diutamakan pada penanganan kesehatan, ekonomi dan jaring pengaman sosial, serta penguatan sektor kesehatan berupa peningkatan prilaku hidup sehat dan melindugi kelompok masyarakat yang rentan terhadap masalah sosial.
    Pemerintah kab. Tanggamus dalam penanganan Pandemi Covid-19 melalui APBD Kab. Tanggamus menganggarkan 47,2 Miliar Rupiah yang digunakan untuk penanganan kesehatan sebesar 26 Miliar Rupiah, penanganan dampak ekonomi sebesar 4,7 Miliar Rupiah dan penyediaan jaring pengaman sosial sebesar 16,5 Miliar Rupiah.
    Menutup sambutannya Bupati mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepaa pimppinan dan anggota Dewan yang telah berkenan menerima penyampaian rancangan KUPA dan PPAS-P Kab. Tanggamus Tahun 2020 yang selanjutnya akan dibahas bersama dengan Badan Anggaran DPRD, TAPD dan Perangkat Daerah di Kab. Tanggamus dan disepakati untuk menjadi pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

https://www.hariansumatera.com