DPRD Lampura Persoalkan Penunjukan Sekwan

Bagikan
  • 59
  •  
  •  
  •  
  •  

Kotabumi (HS) – Kembali Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Lampung Utara(Lampura) mempersoalkan penunjukan Sekretaris Dewan (Sekwan) Setempat, yang diduga menabrak aturan, Bahkan, dalam surat nomor 170/04/11-LU/2017 yang ditujukan kepada Gubernur Lampung tertanggal 17 Januari 2017 itu dikatakan bahwa pengangkatan sekwan tersebut tak sesuai prosedur (inprosedural).

Ketua DPRD Lampura Hi. Rachmat Hartono membenarkan adanya surat tersebut. Menurutnya, pengangkatan dan pemberhentian Sekwan tidak sesuai mekanisme yang berlaku yakni undang -undang nomor 17/2014 dan PP 16/2010 tentang tupoksi DPR/DPRD Prov./ DPRD Kabupaten Kota. Kemudian undang-undang MD3 dan PP 18/2016, yang mengatur prosedur pengangkatan Sekwan bukan undang-undang ASN.
”Lalu, undang-undang nomor 23/2014 tentang pemerintah daerah, PP Nomor 18/2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah(OPD), kemudian terakhir Peraturan DPRD Lampura 16/2014 tentang tata tertib DPRD,”jelas Rachmat Hartono dalam release nya, Rabu (8/3).

Berdasarkan hal tersebut, lanjut Kader PDI Perjuangan ini, pengangkatan dan pemberhentian sekwan, diatur dalam PP 18/2016 pasal 31 ayat (3) yakni Sekretaris DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan bupati/wali kota atas persetujuan pimpinan DPRD kabupaten/kota setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi.”Jadi keberadaan Sekretaris DPRD memang lex specialis, yang mekanismenya tidak sama dengan jabatan-jabatan eselon II di organisasi perangkat daerah lainnya.

Pengangkatan dan pemberhentian sekretaris DPRD tunduk dan patuh kepada Undang-Undang MD3 dan PP 18/2016. Jadi tidak sembarangan main ganti begitu saja meski posisi itu diganti oleh pejabat eselon II juga,”tegas Rachmat.

/iklan-bpkad-lu.jpg

Dalam surat yang ditujukan kepada Gubernur itu, Rachmat Hartono juga menjelaskan beberapa hal yang membedakan pengangkatan Sekretaris DPRD dengan jabatan esselon II lainnya. Pertama, dalam pengangkatan Sekretaris DPRD, bupati harus memberitahukan DPRD bila sekretaris DPRD akan diberhentikan.”Kedua, jika ingin mengangkat penggantinya, Bupati harus mengajukan tiga nama calon kepada pimpinan DPRD. Selanjutnya, pimpinan DPRD berkonsultasi dengan pimpinan fraksi,”terangnya.

”Kemudian, pimpinan dewan mengeluarkan surat persetujuan kepada bupati. Baru bupati melakukan pengangkatan,”jelas Rahmat.

Menurutnya mekanisme main tunjuk yang dilakukan bupati untuk posisi sekretaris DPRD Lampura Hi. Adrie, dapat diartikan sebagai sikap tidak tunduk dan patuh terhadap undang-undang MD3 dan PP 18/2016.”Sehingga ini menimbulkan polemik di lembaga wakil rakyat kabupaten Lampung Utara, terkait kinerja dan penggunaan keuangan DPRD,”tegas dia.

Dalam surat yang ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri(Mendagri) CQ Dirjend Otonomi Daerah di jakarta, Ketua Komisi ASN di Jakarta, dan Inspektur Provinsi Lampung di Bandarlampung itu, Rachmat meminta kepada Gubenur Lampung agar mengevaluasi kinerja pemerintah daerah kabupaten Lampung Utara, terutama Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).”Termasuk meninjau kembali proses pengangkatan Sekretaris DPRD Lampura, beserta mekanisme pengangkatan esselon II, III dan IV di lingkungan Pemkab Lampung Utara,”pungkasnya.(efry)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

https://www.hariansumatera.com