DKP Provinsi Lampung Gelar Sosialisasi Perijinan

Bagikan
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

BandarLampung(HS),-  Menyikapi terbitya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 24Tahun 2018 tentang OSS Perijinan, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) bersama dinas terkait melakukan Sosialisasi Perijinan wilayah Pesisir, bertempat di Ruang Rapat DKP Provinsi Lampug, Senin (08/10/2018).

Kadis DKP Toga Mahaji dalam pembukan mengatakan, dengan terbitnya PP No. 28 tentang perijinan, belum ada petunjuk pelaksana,  mengenai kewenangan yang ada  dinas terkait.

Pemateri dari DKP Provinsi, BPLHD Provinsi, PU Pengairan Provinsi, Polda Lampung dan PTSP. Dihadiri pula dari stakeholder kabupaten/kota se provinsi Lampung.

Petter dari Kepala BPLHD Provinsi, mengatakan perlunya koordinasi antar instansi yang terkait perijinan, jangan terjebak dalam peraturan, tapi harus dilakukan sesuai kewenangan dan tanggungjawab pemilik wilayah.

Bidang perijinan melalui Kadis Perijinan dan Penanaman Modal Pesisir Barat Jon Edward mengatakan, penggurusan perijinan dengan sistem OSS untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sangat mudah dan cepat asal  segala persyaratan harus dipersiapkan dengan lengkap.

Banyak keluhan dari para petambak, dan pengusaha pembibitan udang karna masih banyak ijin2 lain, mengakibatkan  penindakan dan penegakan hukum yang dilakukan Aparat Kepolisian, tentang masalah perijinan, sementara  persoalan perijinan dari dinas terkait belum jelas, ungkap salah seorang perwakilan Hatchery (Aji)

 

 

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

https://www.hariansumatera.com