Bupati Tanggamus Buka Acara Konsultasi Publik Rencana Awal RKPD

Bagikan
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Gisting ( HS ) – Bupati Tanggamus Hj. Dewi Handajani membuka acara Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dilaksanakan di Hotel 21 Gisting, Selasa (25/02/2020).

Dalam acara ini Bupati berharap bahwa diforum ini mampu menjaring aspirasi untuk masyarakat Tanggamus, meskipun proses pelaksanaan perencanaan ini dilaksanakan secara bertahap dan akan di akselerasikan serta bersinergi dengan pemerintah pusat dan Semua sektor akan terlibat baik unsur Pekon, Kecamatan, OPD dan DPRD melalui epokir.

Beliau mengatakan, bahwa Konektivitas belum optimal antar kecamatan mengakibatkan daya saing daerah yg masih rendah. Yang tidak kalah penting adalah Pemanfaatan Ruang berbasis kebencanaan oleh karenanya perencanaan pembangunan harus disesuaikan dengan kondisi yang ada di suatu daerah dan perlu dipotimalkan, kata Bupati.


Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) lebih fokus terhadap indikator kinerja sehingga dapat terukur dampak dan benefitnya juga harus berbasis data sehingga mempunyai acuan yang mendasar sehingga dampak dari outcamenya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat kabupaten Tanggamus. Masing-masing OPD membuat pemetaan untuk menyikapi langkah langkah apa yang harus kita lakukan sesuai dengan kondisi dan kepentingan suatu wilayah

Dewi Handajani juga menyampaikan Arah kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 anatara lain :

  1. Pengembangan pedesaan dengan peningkatan prasarana dan sarana sosial ekonomi terutama daerah terpencil dan tertinggal.
  2. Peningkatan konektivitas antar wilayah.
  3. Optimalisasi dan pengembangan pusat pusat pertumbuhan wilayah (kawasan industri dan kawasan strategis)
  4. Masterplan perluasan dan percepatan pembangunan ekonomi Tanggamus /MP3ET
  5. Peningkatan tata kelola pemerintahan (kelembagaan, keuangan dan SDM Aparatur ) baik ditingkat kabupaten, kecamatan maupun pekon
  6. Percepatan pemenuhan pelayanan dasar untuk masyarakat miskin terutama di daerah terpencil dan tertinggal.
  7. Peningkatan inovasi pemerintah daerah.
  8. Peningkatan kemudahan perizinan.
  9. Pengembangan kerjasama antar daerah dan kolaborasi multi pihak.
  10. Peningkatan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan usaha micro, kecil dan menengah.
  11. Penegakan penataan ruang yang berbasis kebencanaan dan peningkatan kapasitas hukum hak atas tanah.

Halaman Selanjutnya…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

https://www.hariansumatera.com