Bupati Lampura Hadiri Rakornas Penanggulangan Konflik

Bagikan
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kotabumi (HS) – Bupati Lampung, H.Agung Ilmu Mangkunegara, Menghadiri Rakornas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2017 di Ballroom Birawa Hotel Bidakara Jakarta.Rabu,(14/3/17).

Hadir dalam Rakornas ini Menteri-menteri, Kepolisian, Kejaksaan, Kepala Daerah (Gubernur Bupati Walikota). Acara diawali dengan laporan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementrian Dalam Negeri,Mayjen, Soedarmo.
Maksud dan tujuan rakornas tersebut adalah menyamakan persepsi dan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pencegahan, penghentian dan pemulihan konflik sosial. Rakornas ini juga di jadikan evaluasi terhadap laporan- laporan penanganan konflik sosial dibeberapa daerah.
Rakornas ini menghadirkan beberapa nara sumber seperti Kapolri, Deputi II BIN, Bapenas dan Gubernur Lampung.
Pada kesempatan itu juga, Provinsi Lampung memperoleh penghargaan dalam capaian kinerja pelaksanaan aksi terpadu penanganan konflik sosial tingkat provinsi tahun 2016 dari Kementrian Dalam Negeri, sebagai peringkat pertama Se-Indonesia.

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, Dalam sambutannya dengan dilaksanakannnya rakornas berharap semakin meningkatkan sinergi dan koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, melihat dinamika kehidupan masyarakat yang semakin kompleks.

Pembangunan disegala bidang membutuhkan stabilitas keamanan. Butuh kebersaman antara pemerintah ,TNI, Kepolisian Kejaksaan, BIN dan berbagai elemen untuk mencegah ancaman terhadap NKRI, melakukan deteksi dini dan antisipasi munculnya konflik-konflik sosial. Forum- forum komunikasi di daerah semakin dihidupkan dalam menciptakan stabilitas keamanan.
Pada rapat koordinasi nasional tim terpadu penanganan konflik sosial tahun 2017,
dalam mewujudkan komitmen untuk menghentikan kekerasan fisik dan melindungi korban akibat penangan konflik sosial, dilakukan penandatanganan pedoman kerja atas nota kesepakatan antara polri dengan kemendagri, kemensos, kemenkes, kemeninfokom, kemen PPA, TNI dan BIN tentang penghentian kekerasan fisik dan perlindungan korban dalam rangka penanganan konflik sosial, yang disaksikan oleh Menko Polhukam, dan menteri Dalam Negeri.(**).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

https://www.hariansumatera.com