Babak Baru Pemotongan Siltap Desa Kamplas, Indikasi Korupsi Menguat?

Bagikan
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kotabumi (HS) – Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kamplas, Kecamatan Abung Barat, Lampung Utara. menjadi kaki tangan Kepala Desa setempat. Hal itu tampak saat salah seorang perwakilan, Piterwanto, yang merupakan Wakil Ketua BPD dalam struktur kepengurusan organisasi desa tersebut mendatangi kediaman korban Mahmud Albhet (39) kasi kemasyarakatan, korban aksi main hakim sendiri yang dilakukan oknum Mahendra Kesuma (31) kasi kepemerintahan, di kediaman orang tua korban di bilangan Skalabrak (SKB), Kotabumi, Selasa (30/6/20).

Tujuan perwakilan BPD Desa Kamplas, guna meminta tanda tangan surat pengunduran diri serta surat tanda terima atas siltap yang telah dibayarkannya sebelumnya.

Piterwanto, Wakil Ketua BPD Desa Kamplas

Sehingga terkuak motif dilakukan sang kepala desa untuk memuluskan niatnya, dalam memberikan laporan pertanggung jawaban kepada pemerintah daerah. Dengan mengutus oknum perwakilan BPD desa tersebut yang notabenenya dia menjabat Wakil Ketua.

“Ya betul itu disuruh oleh kepala desa, di sana ada surat pengunduran diri Mahmud Albet (korban) sebagai kasi kemasyarakatan serta surat tanda terima atas siltap diberikan beberapa waktu yang lalu, karena saat diberikan sebelumnya tidak ikut disertakan”ujar Piterwanto yang sempat mengelak sebagai utusan, melainkan hanya sebatas menjalin silaturahmi.

Sekalian dimintai tolong, meminta tanda tangan belum diselesaikan bersangkutan.

“Tidak, saya kesini silaturahmi. Maklum dia sudah seperti keluarga dikampung sana, “terangnya.

Hal itu dilakukan setelah sebelumnya, Ketua BPD langsung turun ke kediaman korban untuk memberikan kekurangan pembayaran siltap di Tahun 2019, selama satu tahun, ditambah dengan 3 bulan pencairan di 2020. Pasca mencuatnya persoalan tersebut disejumlah media, itu dua bulan di 2018 belum juga dibayarkan dengan alasan pembayaran PPN/PPH dengan asumsi diatas 10%.

“Itu yang jadi pertanyaan, gaji kami itu Rp1,950 juta perbulan. Artinya ada Rp3,9 juta pertahun pajak yang harus dibayarkan, jadi nilainya diatas 10%. Kalau demikian, “kata, Albert yang kini kasusnya terus bergulir di kepolisian resort setempat atas perbuatan main hakim sendiri rekan kerjanya yang juga anak kandung oknum kades.

Itu cukup membuktikan bahwasanya informasi tidak dibayarkannya, atau penggelapan siltap terjadi dilapangan. Dan memupus segala sentimen miring terhadap pemberitaan selama ini.

“Ini buktinya dibayarkan, berarti apa yang kami sampaikan benar. Dan atas kejadian ini, anak kepala Desa (pelaku pemukulan) juga mengundurkan diri dari kasi kepemerintahan,” terangnya.

Secara tidak langsung, lanjutnya, itu membantah isu-isu yang ada selama ini. Terhadap laporan adminitrasi penggunan alokasi dana desa (ADD) yang didalamnya terdapat perhasilan tetap aparatnya. Sebagai landasan pencairan ADD selama ini, sebab dilapangan tidak pernah ada tanda tangan aparat penerimanya.

“Tepatnya itu di Tahun 2018, kalau sebelumnya selalu dilengkapi surat tanda terima (kwitansi). Dan saat ini baru ketahuan sekarang, jadi pertanyaannya kemarin seperti apa proses peng-SPJ-annya. Kok bisa dikeluarkan dari kas daerah,” tandasnya.(efri)

tgm-ad-2.jpg

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

https://www.hariansumatera.com