Bandar Lampung (HS) – Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung Yusnadi menyayangkan penurunan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Biosolar.
Menurut dia, sebaiknya kebijakan tersebut dikaji ulang.
“Harus dikaji dan dibaca secara riil kebutuhan masyarakat. Jangan hanya melihat angka statistik. Tidak dikurangi saja sudah terjadi antrean, apalagi kalau dikurangi,” kata Yusnadi, Rabu (18/02/2026).
Yusnadi menyoroti kondisi lapangan di mana antrean panjang BBM bersubsidi sudah menjadi pemandangan umum sepanjang tahun 2025 hingga awal 2026. Menurutnya, data di atas kertas jangan sampai mengabaikan fakta di lapangan.
Apalagi, kata dia, Lampung merupakan daerah agraris di mana sektor pertanian, nelayan, UMKM, hingga logistik sangat bergantung pada ketersediaan biosolar.
“Kalau memang kebutuhan di Lampung tinggi, pengurangan kuota perlu dipertimbangkan kembali, bahkan seharusnya diusulkan penambahan. Jangan sampai masyarakat yang jadi korban,” tambahnya.Berdasarkan data resmi Pertamina Patra Niaga, kuota biosolar Lampung tahun 2026 sekitar 779.231 kiloliter atau berkurang 1,45 persen dibanding 2025.
Adapun BBM jenis pertalite turun menjadi 663.420 kiloliter atau sekitar 11,41 persen dibanding 2025.
Kepala Bidang Energi Dinas ESDM Lampung Sopian Atiek mengatakan, penurunan ini kabarnya dipicu oleh tingkat penyerapan tahun sebelumnya yang dinilai belum optimal, sehingga alokasi disesuaikan dengan realisasi konsumsi. Yusnadi mengingatkan bahwa momen mudik Lebaran sudah dekat. Sebagai gerbang Pulau Sumatera, Lampung akan diserbu kendaraan dari Pulau Jawa.
“Jika terjadi kelangkaan saat arus mudik, ini akan memicu persoalan baru yang serius,” tutur Yusnadi.Selain meminta peninjauan kuota, Yusnadi juga mendesak pihak kepolisian dan instansi terkait untuk memperketat pengawasan.
Hal ini berkaca pada kasus dugaan penyelewengan solar yang pernah ditemukan di wilayah Lampung Timur.
“Pengawasan distribusi harus diperketat agar tidak ada oknum yang bermain di tengah kesulitan masyarakat,” pungkasnya.
