Ada Perbedaan Cara Pandang KPU dan Bawaslu Lampura?

Share Berita Ini
  • 71
  •  
  •  
  •  
  •  

KOTABUMI (HS)– Tidak selarasnya cara pandang penyelenggara pemilu Lampung Utara antara Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Lampung Utara dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait adanya pelanggaran calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), yang ‘berkolabolarasi’ atau ‘mendompleng’ saat kampanye calon legislatif (caleg) ataupun kampanye partai politik.

Ini dibuktikan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Lampung Utara, ketika dikonfirmasi media terkait salah satu calon DPD RI nomor urut 43 atas nama Taufik Hidayat yang terindikasi mendompleng pelaksanaan kampanye caleg partai Nasdem, bahwa tidak ada aturan atau larangan DPD ikut serta kampanye partai politik.

”Tidak ada aturan yang mengatur secara khusus tentang itu (larangan untuk DPD dan Parpol, serta calon presiden(capres) berkampanye berbarengan dalam satu paket),” kata Ketua KPUD Lampura, Marthon, Senin (11/2/19).

“Intinya, yang perlu diperhatikan persoalan keamanan dalam pelaksanaan kampanye itu sendiri. Jangan sampai berbenturan jadwal kampanye-nya,” kata dia lagi.

Pernyataan Marthon tersebut berbanding terbalik dengan penjelasan Komisioner Bawaslu Lampura Abdul Kholik. Menurut Kholik, jika kampanye parpol tidak boleh berbarengan dengan kampanye anggota DPD. ”Tidak boleh itu kampanye Caleg Parpol bersamaan dengan DPD,” kata Kholik.

Terkait adanya calon DPD yang diduga mendompleng kampanye caleg parpol di Kabupaten Lampung Utara (Lampura), Kholik menyatakan, jika dia membenarkan adanya kegiatan kampanye dari parpol nasional demokrasi(Nasdem) di Kecamatan Abung Tengah, dan Kecamatan Tanjungraja.

”Memang ada kegiatan kampanye dan calon anggota DPD Taufik Hidayat. Kemudian, saya dari bagian pencegahan sudah menyampaikan kepada yang bersangkutan untuk tidak berkampanye. Kemudian, tidak ada kampanye beliau di sana. Hanya hadir dan duduk saja. Stiker saja tidak jadi dibagikan,” pungkasnya seraya menyebut, jika terjadi kampanye berbarengan akan dikenakan sanksi administrasi.

Sedangkan, berdasarkan rekaman video yang menjadi arsip Masyarakat dan Pers Pemantau Pemilu(Mappilu) PWI Lampura diketahui, jika calon senator tersebut sempat menyampaikan pidato politiknya. (Efri).

(Visited 83 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

hariansumatera.com