40 Warga Binaan Lapas Kotaagung Ikuti Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan

Bagikan
  • 12
  •  
  •  
  •  
  •  

Tanggamus (HS),-  Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Kotaagung melaksanakan pelaksanaan pembinaan terkait percepatan Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), Hukuman disiplin dan remisi. Yang digelar di Ruangan Sidang Tim Pengamat Permasyarakatan setempat, Jum’at (12/10/2018).

Mewakili Kalapas kelas II b Kotaagung Shohibur Rahman, Kasi pembinaan Lapas Ferdika Candra mengatakan, sebanyak 40 orang warga binaan Lapas mengikuti sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) yang mana 14 orang diusulkan untuk mendapatkan Pembebasan Bersyarat (PB), dan sebanyak 2 orang akan disidang hukuman disiplin, 24 orang akan disidangkan mengenai perbaikan remisi.

“Sesuai dengan peraturan Menteri Hukum dan HAM RI no. 21 tahun 2003,
kegiatan ini adalah proses pembinaan Reintegrasi sosial bagi warga binaan di Lapas Kota Agung, yang telah masuk ke tahap minimum security yang mana telah memenuhi syarat Substantif dan Administratif,” ujarnya Ferdi.

Ia melanjutkan, adapun syarat substantif yang telah dipenuhi sebagai berikut:

1. Menunjukan kesadaran. Dan penyesalan atas kesalahannya
2. Menunjukan perkembangan Budi pekerti yang baik
3. Mengikuti segala bentuk kegiatan pembinaan
4. Berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin.
5. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan ybs
6. Telah menjalani 2/3 masa pidana
7. Daftar perubahan narapidana.
8. Surat jaminan dari pihak keluarga yang diketahui oleh lurah /kepala desa/ kepala peking setempat.

Sementara untuk syarat Administratif yang harus terpenuhi adalah
1. Kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan
2. Laporan litmas dari Bapas
3. Laporan perkembangan pembinaan dari wali pemasyarakatan
4. Surat pemberitahuan ke kejaksaan tentang pemberian PB, CB, CMB
5. Salinan Register F mengenai hukuman disiplin
6. Surat jaminan kesanggupan dari narapidana tidak akan melakukan pelanggaran hukum kembali.
7. Daftar perubahan atau pengurangan masa pidana
8. Surat pernyataan dan jaminan kesanggupan dari pihak yang akan menerima kembali WBP tersebut yang diketahui oleh lurah /kepala Desa/ kepala Pekon.

“Selain membahas tentang pemberian program reintegrasi ini, kita juga membahas mengenai pemberian hukuman disiplin kepada WBP yang melanggar peraturan. “Dari hasil razia dan laporan perkembangan di bidang Pengamanan,” terangnya.

Disamping itupula, lanjutnya, kita akan melakukan sidang TPP terkait hukuman disiplin bagi 2 orang WBP yang nantinya akan kita bahas bersama untuk memberikan hukuman yang tepat bagi pelanggar tersebut.

“Sidang akan terus dilaksanakan agar proses pembinaan dapat berjalan dengan baik serta WBP yang mengikuti sidang tersebut mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya selama menjalani pidananya di dalam Lapas,” pungkasnya. (Sis)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

https://www.hariansumatera.com