Warga Pertanyakan Proyek Dana Desa Sinar Jaya Lampura

Bagikan
  • 181
  •  
  •  
  •  
  •  

KOTABUMI (HS) —Pembangunan drainase (talud) yang bersumber dari Dana Desa tahun anggaran 2017 di Dusun II Desa Sinarjaya Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara diduga menyalahi prosedur administrasi dalam pengerjaannya, Senin,(11/9/17).

Hal ini disampaikan oleh beberapa tokoh masyarakat setempat, yang tidak mau identitasnya dipublikasikan, mengatakan bahwa kegiatan pekerjaan dimaksud telah menyalahi prosedur administrasi serta terindikasi kuat adanya praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).

“Kami menemukan banyak sekali kejanggalan dalam pekerjaan pembuatan talud di desa ini (Desa Sinarjaya.red), Pak. Selain pekerjaan yang menelan biaya cukup tinggi, lokasi tersebut berada di poros jalan kabupaten yang menghubungkan akses jalan ke desa lain,” ungkap salah seorang tokoh masyarakat setempat pada awak media ini, Senin, (11/09), di kediaman salah seorang kerabatnya.

Dikatakannya, semestinya pekerjaan di lokasi yang bersinggungan dengan jalan poros kabupaten terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi oleh kepala daerah, dalam hal ini Bupati Lampung Utara.

“Yang saya ketahui, apabila lokasi pembangunan fisik yang dikerjakan bersumber dari Dana Desa bersentuhan dengan aset daerah harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Bupati. Karena dikhawatirkan, pembangunan tersebut kelak dikemudian hari berkenaan dengan program pembangunan pemerintah daerah. Jika ini terjadi tentunya dapat menimbulkan kerancuan serta berpotensi pada manipulasi anggaran pembangunan daerah,” jelasnya seraya menambahkan, dalam penentuan titik pekerjaan talud di Desa Sinarjaya, masyarakat setempat tidak disertakan dalam musyawarah pembangunan desa.

“Selaku warga, kami tidak mengetahui hal apa yang menjadi dasar kepala desa menentukan lokasi tersebut. Sementara, di Desa Sinarjaya masih banyak lokasi permukiman warga yang membutuhkan sentuhan pembangunan,” urainya.

Dijelaskan lebih lanjut, oknum Kepala Desa Sinarjaya, Abas Zen, terindikasi kuat melakukan praktik KKN dalam pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang dilakukan oleh Tim Sembilan tanpa melalui proses musyawarah dengan masyarakat terlebih dahulu.

“Ketua TPK di desa ini dipegang oleh paman kandung Kades Abas Zen yang bernama Sanusi. Ini jelas sekali ada aroma kolusi dan nepotisme. Selain itu, perangkat TPK lainnya seperti sekretaris tidak diketahui dipegang oleh siapa,” paparnya.

Diketahui, pekerjaan pembuatan talud di Desa Sinarjaya menghabiskan Dana Desa senilai Rp. 523.119.400,- dengan jarak sejauh 1.375 m dan dikerjakan dalam waktu 3 (tiga) bulan.

Sementara itu, Kasi Pembangunan Kecamatan Tanjungraja, E. Gunawan, mengatakan secara kasat mata pekerjaan tersebut sudah mendekati tahap penyelesaian.

“Pekerjaannya hampir 80%. Sepertinya dalam waktu dekat akan selesai dikerjakan. Dari sisi hasil akhirnya, kondisi pekerjaan saat ini tidak ada masalah yang berarti, Pak. Namun, terkait rekomendasi dari Bupati Lampung Utara, sampai saat ini pihak kecamatan belum mengetahui ataupun mendapatkan pemberitahuan secara resmi. Tidak ada surat rekomendasi atau sejenisnya yang masuk ke kecamatan ini,” kata Kasi Pembangunan, E. Gunawan mendampingi Camat Tanjungraja, Heriyanto, saat dikonfirmasi, Senin, (11/09), di kantornya seraya membenarkan bahwa lokasi pembangunan talud dimaksud memang dikerjakan di jalan poros kabupaten.

Senada dengan hal tersebut, Pendamping Desa Kecamatan Tanjungraja, Rudi, menyampaikan pada saat melakukan monitoring, beberapa waktu lalu, pekerjaan drainase di Desa Sinarjaya ditemukan beberapa kendala.

“Tim monitoring kecamatan menemukan volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan usulan. Namun, TPK Desa Sinarjaya mengatakan akan menambah volume kegiatan yang dinyatakan tidak sesuai tersebut. Pekerjaannya hampir selesai. Saat ini sudah mencapai tahap 80%,” ujar Rudi, (11/09), di ruang kerjanya.

Saat ditanyakan lokasi pekerjaan yang berada di poros jalan kabupaten, Rudi menyatakan hal tersebut diperkenankan. “Prinsipnya tidak ada masalah, Pak jika lokasi pekerjaan tersebut berada di poros jalan kabupaten asalkan mendapat rekomendasi dari Bupati,” paparnya.(efri)

/IMG-20210331-WA0003_copy_640x513.jpg

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

https://www.hariansumatera.com