Wakil Rakyat Lampung Utara Minta Saber Pungli Optimal

Bagikan
  • 191
  •  
  •  
  •  
  •  

Kotabumi – Anggota Dewan Perwakilan Daerah,(DPRD), Lampung Utara, dari Fraksi Gerindra, Hj. Sandy Juwita bersama Wakil Ketua Fraksi Demokrat Joni Bedyal, Selasa (14/2/17), mengharapkan Satgas Siber Pungli dapat menumbuhkan semangat baru dalam pemberantasan aksi pungli, korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

“Kita berharap satgas saber pungli ini dapat bekerja maksimal dalam menangani berbagai aksi pungli yang mirip seperti gunung es,” tutur Sandi Juwita.

Umy Sandy, panggilan akrab Hj. Sandy Juwita menambahkan, para anggota Satgas Saber diharapkan dapat bekerja secara optimal dalam menangani berbagai indikasi pungli sesuai dengan aturan yang berlaku.”Harus bisa dibedakan mana yang benar-benar pungli dan mana yang bukan pungli,” ujarnya.

Diketahui sebelumnya Wakil Bupati Sri Widodo, Senin (13/2), mengukuhkan Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kabupaten Lampung Utara (Lampura). Personel satgas ini mencapai 70 orang.

Pengukuhan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Lampura nomor :B/110/02-LU/HK/2017 tentang Satgas Saber Pungli Tingkat Kabupaten. Mereka berasal dari unsur Forkopimda dan instansi terkait, yang terdiri atas Ketua Pelaksana Tugas Waka Polres Lampura, dengan Wakil Ketua Pelaksana I Sekretaris Kabupaten (Sekkab), Wakil Ketua Pelaksana II Inspektur Kabupaten, dan Wakil Ketua Pelaksana III Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari).

Usai kegiatan, kepada sejumlah wartawan, Wabup menyatakan jika pengukuhan yang dilakukan merupakan salah satu niat baik Pemkab dalam upaya melakukan penegakan dan birokrasi hukum guna lebih menyempurnakan sistem tata kelola pemerintahan yang baik.

Selain itu, sebagai salah satu bagian untuk memperbaiki mulai dari kelembagaan birokrasi, serta menumbuhkan budaya hukum di masyarakat. “Bahwa yang benar itu benar, dan yang tidak ada aturannya itu tidak benar,” kata Widodo.

Mengenai mekanisme kinerja satuan tersebut, Sri Widodo menegaskan jika pemkab memberikan akses seluas-luasnya bagi satgas untuk menjalankan tugas. Meski demikian dalam menjalankan tugas tersebut, Wabup menghimbau agar tetap mengikuti prosedur yang ada, tanpa melupakan aturan yang ditetapkan oleh aparat hukum pemerintah.

Ketika ditanya sanksi apa yang akan diberikan Pemkab jika ada aparatur pemerintahan yang terlibat pungli, dengan lugas Widodo menyatakan jika sanksi akan diberikan sesuai prosedur. “Akan mengikuti prosedur dan mekanisme yang ada, mekanisme yag ada, dan kemudian dikembangkan, kecuali Operasi Tangkap Tangan (OTT),” tukasnya.

Sementara itu, Ketua Pelaksana yang saat ini dijabat oleh Kompol Suparman, menjelaskan langkah awal yang akan dilakukan Satgas yakni melakukan rapat internal terlebih dahulu. “Kami akan rapat dulu,” tegasnya. (efry)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

https://www.hariansumatera.com