Soal Segel Kantor, Ini Respon Sekkab Lampura

Bagikan
  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  

Kotabumi (HS) – Sekretaris Kabupaten Lampung Utara (Sekkab Lampura), Samsir menganggap sikap Syahbudin (Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) yang akan menempuh jalur hukum terkait penyegelan kantornya hanyalah luapan emosi sesaat.

‎”(Rencana pelaporan itu) Mungkin hanya reaksi spontan karena luapan emosi sesaat dari Pak Syahbudin. Tapi, selaku pembina pegawai, beliau akan saya panggil (terkait rencana itu),” terang Sekkab Samsir, di ruangannya, Selasa sore (12/12/2017).

‎Secara tersirat Samsir mengatakan bahwa aksi penyegelan yang dilakukan oleh bawahan Syahbudin tersebut bukan sepenuhnya kesalahan mereka. Sebab, aksi ini timbul akibat dari kekecewaan para pegawai Dinas PUPR yang telah lama belum menerima hak – haknya.

‎”Itu aksi spontanitas. Mungkin karena haknya tidak diterima. (Jadi) Kita maklumi,” kata dia.

Sejatinya, ‎menurut Samsir, kondisi yang dialami oleh para pegawai Dinas PUPR itu sebenarnya dialami juga oleh para pegawai lainnya di berbagai instansi. Semua ini dikarenakan kondisi keuangan yang belum memungkinkan untuk merealisasikan hal itu.

“Mereka (pegawai Dinas PUPR) tidak sendirian yang ‎belum terealisasi hak – haknya. Hampir semua pegawai di dinas-dinas lainnya seperti itu,” jelasnya.

Sebagai respons dari aksi tersebut, pihaknya telah menyarankan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) untuk segera menyalurkan hak-hak para pegawai jika memang kondisi keuangan memungkinkan. Namun, untuk kepastian apakah Pemkab memiliki dana yang cukup untuk menyalurkan hal itu, ia mengaku tak begitu mengetahuinya.

“Saya sudah perintahkan pak Budi untuk mengusahakan itu (pembayaran gaji atau lainnya) bagaimanapun caranya. Tapi, itu hanya (sekedar) saran. Soal uang ada atau tidak ada, yang lebih tahu itu pak Budi (Kepala BPKA),” jelasnya.‎

Sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lampung Utara, Syahbudin mengancam akan “mempolisikan” aksi penyegelan kantor yang dilakukan oleh bawahannya jika memang terindikasi melanggar hukum.

Ancaman ini dilontarkannya tak lama setelah kantornya disegel oleh sejumlah bawahannya dengan menggunakan rantai dan gembok, Senin (11/12/2017) sekitar pukul 08.45 WIB yang lalu. Penyegelan ini merupakan puncak kekecewaan mereka terhadap macetnya pembayaran honor kegiatan selama tujuh bulan terakhir.

“‎saya akan pelajari dulu tujuan aksi ini. Akan saya laporkan ke penegak hukum jika melanggar hukum. Motivasinya apa, saya belum tahu‎,” tegas Syahbudin usai membuka kembali kantornya yang sempat disegel oleh bawahannya sendiri, Senin (11/12/2017).

Secara tidak langsung, Syahbudin menyayangkan aksi ini karena apa yang dilakukan ini sangat tidak tepat. Sebab, persoalan keterlambatan pencairan honor kegiatan dan gaji para honorer bukan lagi tanggung jawab instansinya karena pengajuan pencairan telah lama disampaikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) pada bulan Mei 2017 yang lalu.

“Kalau soal honor jangan tanya saya, tanyakan ke BPKA, sudah diajukan semua, silakan tanyakan saja ke situ,” jelasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

https://www.hariansumatera.com